Sabtu 28 November 2020, 17:55 WIB

Erick Wajibkan Direksi BUMN Teken Kontrak Target KPI

Insi Nantika Jelita | Ekonomi
Erick Wajibkan Direksi BUMN Teken Kontrak Target KPI

Antara
Menteri BUMN Erick Thohir menerima telepon dalam peringatan 25 Tahun initial public offering (IPO) Telkom di Jakarta, Kamis (19/11).

 

MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengeluarkan aturan baru yang mewajibkan calon direksi perusahaan pelat merah meneken kontrak kerja. Kontrak tersebut memuat target key performance indicator (KPI) atau alat ukur indikator kinerja utama.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) BUMN Nomor PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.

"Direksi BUMN wajib menandatangani Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target KPI Direksi secara kolegial dan KPI Direksi secara individual," tulis Permen BUMN tersebut yang diteken Erick, Sabtu (28/11).

Erick menjelaskan KPI bertujuan untuk memastikan pencapaian sasaran strategis BUMN, lalu meningkatkan efektivitas pengendalian kinerja BUMN, memastikan BUMN beroperasi pada koridor risiko yang dapat ditoleransi yang ditetapkan sebelumnya, mengoptimalkan upaya kapitalisasi potensi BUMN dan lainnya.

Pada pasal 13 Permen menyebutkan, selain ditandatangani oleh direksi, kontrak manajemen tahunan yang memuat target KPI direksi secara kolegial, ditandatangani juga oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Menteri.

Masih pasal yang sama, disebutkan bahwa RUPS/Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada wakil menteri untuk masing-masing BUMN yang berada di bawah pembinaannya guna menandatangani Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat Target KPI Direksi secara kolegial.

Sedangkan, untuk kontrak Manajemen Tahunan yang memuat Target KPI Direksi secara individual ditandatangani oleh Anggota Direksi dengan Direktur Utama dan Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas.

Dalam aturan tersebut juga disebutkan, bahwa tiap calon anggota direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib untuk menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya.

"Kontrak Manajemen tersebut memuat janji atau pernyataan calon anggota direksi, yaitu apabila diangkat/diangkat kembali menjadi anggota direksi antara lain akan memenuhi segala target yang ditetapkan oleh RUPS/Menteri, termasuk KPI yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau (good corporate governance)," demikian bunyi Permen tersebut. (E-3)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Konsep Buy Now, Play Later Bakal jadi Primadona di 2021

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 20 Januari 2021, 23:55 WIB
Berdasarkan studi dari Coherent Market Insights, pasar Paylater global diperkirakan akan tumbuh dari US$5 juta pada 2019, menjadi US$...
Ist

Agar Tampilan Wajah Segar dan Bebas Kilap Minyak

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 20 Januari 2021, 23:20 WIB
Bedak tabur adalah bagian dari kosmetik populer karena setiap wanita menginginkan kulit berseri tanpa kilau minyak dalam tampilan...
AFP/Johan Ordonez

Pemilik British Airways Beli Air Europa dengan Setengah Harga

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 20 Januari 2021, 22:51 WIB
Pemerintah Spanyol telah memberikan Air Europa pinjaman sebesar 475 juta euro untuk membantu maskapai tersebut melalui...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya