MENTERI Tenaga Kerja Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran No.M/HK/11.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum 2021 Pada Masa Pandemi Covid 19. Dalam SE itu pada poin C.1 disebutkan Melakukan Penyesuaian Penetapan Nilai Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020 memastikan bahwa kenaikan UMP 2021 dipastikan 0%.
Kebijakan ini menurut Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang sudah sesuai dengan rumusan atau formula yang ditetapkan dalam PP No 78 tahun 2015. Dalam PP itu rumusan menentukan UMP tahun selanjutnya adalah UMP tahun berjalan diakumulasikan dengan hasil perkalian UMP tahun berjalan dengan Pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional tahun berjalan.
"Jika kita hitung dengan rumus tersebht malah minus karena pertumbuhan ekonomi minus. Seharusnya UMP turun, tapi kan tidak mungkin UMP diturunkan, maka kenaikan 0% sudah sangat bijak," kata Sarman, Selasa (27/10).
Baca juga : Menteri Ida : SE Upah Minimum Jalan Tengah di Masa Pandemi
Kemudian kondisi dunia usaha saat ini yang sudah mengkhawatirkan untuk mampu bertahan sehingga sangat tidak memungkinkan menaikkan UMP. Hampir 8 bulan pengusaha sudah sangat terpuruk dan cash flow sudah mengkawatirkan. Jika UMP dinaikkan akan menambah beban pengusaha dan akan semakin terpuruk.
"Jika dalam kondisi seperti ini ada kenaikan UMP maka pengusaha akan melakukan rasionalisasi yang lebih ketat misalnya melakukan PHK yang semakin banyak dan tahun depan tidak menambah karyawan baru," ujarnya.
"Jadi kebijakan besaran UMP 2021 sama dengan 2020 sudah sangat tepat dan kami pelaku usaha mendukung karena sesuai dengan kondisi yang kita hadapi saat ini," lanjutnya. (OL-7)
