Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia memiliki reputasi yang baik sehingga masih memiliki akses terhadap pasar. Hal ini berkaitan dengan serapan surat berharga negara (SBN) untuk pembiayaan covid-19, meski sebelumnya sempat ada kepanikan pelaku pasar di April dan Juni 2020.
"Meski memasuki pasar keuangan saat terjadi turbulensi akibat pandemi covid-19, namun SBN pemerintah masih diserap investor karena menawarkan bunga yang menarik," kata Menkeu Sri Mulyani.
Adapun imbal hasil SBN tenor 10 tahun adalah sebesar 6,9% per 1 Oktober 2020. Saat ini, lanjut Menkeu, pemerintah juga bekerja sama dengan pelaku pasar keuangan dalam negeri dan juga Bank Indonesia (BI). Keterlibatan bank sentral dalam membeli SBN pemerintah di pasar perdana karena membutuhkan pembiayaan yang luar biasa besar dan dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya atau unprecedented.
BI juga bisa membeli SBN pemerintah di pasar perdana tanpa menciptakan kesan bahwa kami akan mengancam independensi BI. Ini unprecedented, kami butuh banyak komunikasi, dalam waktu yang sama mendesain kebijakan apa yang tepat," ungkapnya.
Baca juga: Menkeu Soroti Omnibus Law dalam Pemulihan Ekonomi
Meski begitu, Menkeu memastikan kebijakan itu dilakukan secara hati-hati dan tidak sembarangan serta transparan.
Krisis pandemi covid-19 membuat pemerintah memperlebar defisit fiskal APBN 2020 yang sebelumnya mencapai 1,7 persen kini menjadi 6,34% dari
Produk Domestik Bruto (PDB).
Untuk penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah mengalokasikan Rp695,2 triliun di antaranya untuk kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM hingga insentif usaha.
"Kami sangat prudent dan hati-hati menggunakan pilihan dan kebijakan dan instrumen. Ini sangat penting ketika kami harus menstabilkan pasar, ketika kami harus memiliki utang berkelanjutan dan juga agar kami mampu menyelamatkan masyarakat dan mata pencahariannya," imbuhnya.(Ant/OL-5)
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
Studi terbaru mengungkapkan vaksinasi anak mengalami stagnasi dan kemunduran dalam dua dekade terakhir.
Diary, merek perawatan kulit (skin care) asal Bekasi, sukses menembus pasar Vietnam dan Jepang berkat inovasi produk, strategi digital, dan semangat pantang menyerah.
Produksi masker ini. bersamaan dengan produk lain seperti kopi, keripik udang dan coklat lokal membawa Worcas mendapatkan perhatian pasar domestik internasional.
Tahun 2020, sepasang peneliti India mengklaim lockdown global selama pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan suhu permukaan bulan.
Jumlah wisman yang datang langsung ke Bali pada Januari-November 2023 sebanyak 5.782.260 kunjungan, sementara pada periode yang sama tahun 2019 sebanyak 5.722.807 kunjungan.
KETUA Satgas Covid-19 PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Erlina Burhan mengungkapkan bahwa human metapneumovirus atau HMPV tidak berpotensi menjadi pandemi seperti yang terjadi pada covid-19.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved