Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PRESIDEN Bank Dunia David Malpass mengatakan jumlah korban pandemi Covid-19 sangat besar, dan orang-orang di negara termiskin cenderung menderita yang paling lama dan paling berat.
Krisis telah menjatuhkan lebih banyak ekonomi ke dalam resesi simultan dibandingkan 1870. Ini dapat menyebabkan hilangnya dekade yang ditandai dengan pertumbuhan yang lemah, keruntuhan banyak sistem kesehatan dan pendidikan, dan babak baru krisis hutang negara.
"Sebagai tanggapan, pendekatan kami di Grup Bank Dunia telah komprehensif. Kami fokus untuk menyelamatkan nyawa, melindungi orang miskin dan rentan, bekerja menuju pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, dan membangun kembali dengan cara yang lebih baik," kata David Malpass dalam pidatonya di pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF Annual Meeting 2020, Kamis (15/10) melalui rilis yang diterima.
Lebih lanjut, dia jelaskan pertemuan tahunan kali ini akan fokus pada empat aspek paling mendesak. Pertama pada kemiskinan dan ketimpangan. Malpass mengatakan perlu upaya berlipat ganda untuk mengentaskannya.
Proyeksi kemiskinan baru Bank Dunia menunjukkan bahwa pada 2021 akan ada tambahan 110 hingga 150 juta orang akan jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem, hidup dengan kurang dariUS $ 1,9 per hari.
"Kemiskinan diperkirakan akan meningkat pada 2020 untuk pertama kalinya sejak 1998. Jelas bahwa kita menghadapi pandemi ketimpangan yang unik: penurunan ekonomi yang lebih luas dan lebih dalam, serta melanda pekerja sektor informal dan orang miskin, terutama perempuan dan anak-anak," kata Malpass.
Kedua, terkait Sumber Daya Manusia. Akibat pandemi, lebih dari 1,6 miliar anak di negara berkembang telah putus sekolah, menyiratkan potensi kerugian sebesar US$ 10 triliun. Di sisi lain, kekerasan berbasis gender sedang meningkat. Angka kematian anak juga cenderung meningkat secara signifikan.
Baca juga : Bank Syariah Mandiri Gandeng Fintech Salurkan PEN ke UMKM
"Kemunduran ini menyiratkan pukulan jangka panjang pada produktivitas, pertumbuhan pendapatan, dan kohesi sosial. Itulah sebabnya kami melakukan segala yang kami bisa untuk meningkatkan kesehatan dan pendidikan di negara berkembang," kata Malpass.
Bank Dunia menetapkan respons Covid-19 jalur cepat, yang sejauh ini telah memberikan dukungan darurat ke 111 negara. Sebagian besar proyek sekarang sedang dalam tahap pencairan dana untuk pembelian masker, peralatan ruang gawat darurat, dan persediaan terkait Covid-19 lainnya.
Di bidang pendidikan, Bank Dunia bermitra dengan UNICEF dan UNESCO untuk negara-negara membuka kembali belajar mengajar sekolah dasar dan menengah, menerapkan strategi pembelajaran jarak jauh, menggabungkan sumber daya online dengan radio, TV, dan jaringan sosial.
Ketiga, negara-negara termiskin perlu dibantu mengurangi beban utangnya. Mereka meminta G20 untuk memperpanjang penangguhan pembayaran utang dari negara-negara termiskin.
"Kami juga membutuhkan alat baru untuk mengurangi stok utang negara-negara termiskin. Bank Dunia dan IMF mengusulkan kepada Komite Pembangunan rencana aksi bersama untuk pengurangan utang bagi negara-negara keanggotaan asosiasi pembangunan internasional (IDA) yang menghadapi situasi utang yang tidak berkelanjutan," kata Malpass.
Keempat, diperlukan kerja sama untuk memfasilitasi perubahan yang untuk pemulihan yang inklusif dan tangguh. Kuncinya, negara harus mengizinkan modal, tenaga kerja, keterampilan, dan inovasi untuk beralih ke lingkungan bisnis yang berbeda pasca-covid.
"Hal ini memberi nilai tinggi pada pekerja dan bisnis yang menggunakan keterampilan dan inovasi dengan cara baru. Dalam hal ini yang lebih mengandalkan digital dan lebih sedikit interaksi dan perjalanan fisik," kata Malpass. (OL-7)
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan merevisi data angka kemiskinan nasional.
PRESIDEN Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045. Prabowo mengaku optimistis dapat merealisasikan target tersebut.
Papua Tengah masih menempati urutan kedua tertinggi dalam tingkat buta huruf di Indonesia.
MEMBEKALI generasi muda dengan jiwa kepemimpinan disebut bisa menjadi langkah awal untuk memberantas kemiskinan di Indonesia di masa depan.
Metode pengukuran kemiskinan yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini sudah berusia hampir 50 tahun.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
Di balik status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, Bank Dunia mengungkapkan fakta mencengangkan: 60,3% dari total populasi Indonesia hidup dalam garis kemiskinan
Indonesia diproyeksikan hanya memiliki pertumbuan ekonomi rata-rata 4,8% hingga 2027. Adapun, rinciannya adalah 4,7% pada 2025, 4,8% pada 2026, dan 5% pada 2027.
Reformasi struktural untuk mempercepat pertumbuhan produktivitas, di samping kehati-hatian fiskal dan moneter, merupakan kunci untuk memajukan agenda pertumbuhan pemerintah.
Pengurusan izin usaha di Tanah Air masih membutuhkan waktu hingga 65 hari. Berbeda jauh dengan negara-negara maju dalam memproses izin bisnis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved