Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
DIREKTORAT Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menunjuk delapan perusahaan menjadi pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang dan jasa digital dari luar negeri yang dijual di Tanah Air.
Ke-8 perusahaan yang baru ditunjuk sebagai pemungut PPN itu ialah Alibaba Cloud (Singapore) Pte Ltd, Github, Inc, Microsoft Corporation, Microsoft Regional Sales Pte Ltd, Ucweb Singapore Pte Ltd, To the New Pte Ltd, Coda Payments Pte Ltd, dan Nexmo Inc.
“Dengan penunjukan ini sejak 1 November 2020 para pelaku usaha tersebut akan mulai memungut PPN atas produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama, kemarin.
Jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan ialah 10% dari harga sebelum pajak dan harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN.
Dengan tambahan itu, perusahaan pemungut PPN produk digital luar negeri menjadi 36 entitas. Ditjen Pajak, kata Hestu, menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan langkah
proaktif sejumlah entitas yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN.
“DJP berharap, seluruh perusahaan yang telah memenuhi kriteria, termasuk penjualan Rp600 juta setahun atau Rp50 juta per bulan, agar dapat mengambil inisiatif dan menginformasikan kepada DJP supaya proses persiapan penunjukan, termasuk sosialisasi secara one-on-one, dapat segera dilaksanakan,” pungkas dia.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan penerimaan perpajakan pada tahun ini akan berkurang 15% dari target perubahan APBN dalam Perpres
72/2020, yaitu Rp1.404,5 triliun.
“Pendapatan kami turun sangat signifi kan. Yang kami perkirakan awalnya hanya turun 10% mungkin sekarang kita akan mendekati penurunan pendapatan 15% dari perpajakan,” katanya, kemarin. (Mir/E-3)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana dari pemerintah untuk mengutip pajak dari amplop nikah.
Di tengah arus regulasi perpajakan yang semakin dinamis, perusahaan besar kini berada dalam tekanan yang jauh lebih sistemik.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur tentang pemungutan pajak oleh marketplace tidak akan menyebabkan kenaikan harga di tingkat konsumen.
Indef menilai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tidak akan menyebabkan kenaikan harga bagi konsumen di marketplace.
Pemerintah berupaya memperluas basis pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara. Salah satunya membidik pengenaan pajak berbasis media sosial dan data digital di tahun depan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat rata-rata penerimaan pajak mengalami kenaikan menjadi Rp181,3 triliun per bulan di sepanjang semester I 2025.
PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) atau Sspace terus merealisasikan ekspansi bisnis ke segmen event and exhibition. Itu dilakukan melalui tranformasi Sspace Musik dari TV Kereta ke ruang publik.
Ketua IBLAM School of Law, Prof Angkasa menegaskan bahwa pendidikan hukum tidak bisa stagnan di tengah era yang bergerak cepat.
Tidak hanya memberikan training, Coding Camp juga akan mendukung penyerapan kerja para lulusan melalui Event Bursa Kerja daring.
Dengan mengangkat tema “Empowering Learning through Innovation with AI, Data & Gamification,” MoodleMoot Indonesia 2025 menyoroti urgensi adaptasi teknologi dalam pembelajaran digital.
Di zaman sekarang, keuangan pribadi nggak lagi sesederhana simpan uang di bawah bantal atau buka rekening di bank.
UNIVERSITAS Siber Asia (UNSIA) masuk sebagai 100 besar universitas terdepan dalam bidang inovasi di dunia dalam daftar The World University Rankings for Innovation (WURI) 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved