Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
SENSUS Pertanian yang dilakukan Badan Pusat Statistik tahun 2013 dengan responden 27.726 petani kelapa sawit lewat survei rumah tangga usaha perkebunan tahun 2014 berhasil memotret karateristik petani dan usaha tani kelapa sawit.
Pertanyaaanya apakah potret ini sudah berubah atau masih tetap. Nugroho Agung Wijoyo, Analisis Kebijakan Ahli Madya, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI memberi pemaparan.
Menurut Nugroho, pendidikan petani 40% tamat SD, 20% tamat SMP, 18% tamat SMA, 1% tamat SD, 3 % tamat D4/S1. Status lahan 97% milik sendiri, 2% bebas sewa dan 1% sewa gadai. Penggunaan bibit 56% tidak bersertifikat dan bersertifikat 44%.
"Tanaman kelapa sawit yang terserang OPT 53% , tidak terserang 47%. Bagi yang terserang OPT 57% dikendalikan menggunakan pestisida (kimia); tidak melakukan apapun 16%, teknik agronomis 9%, mekanis 5% dan hayati 1%," jelas Nugroho.
Sumber pembiayaan petani 93% biaya sendiri, 5% lainnya, 2% pinjaman dengan bunga. Dari 2% yang sumbernya pinjaman tadi 65% pinjaman dari bank, 11% perusahaan perkebunan, 9% koperasi, 7% perorangan , 3% lembaga keuangan lainnya , 3% lainnya dan 2% BPR.
Penerimaan bantuan 77% tidak menerima sedang 23 % menerima. Dari 23% yang menerima tadi 96% bantuan berasal dari pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota), 2% lainnya,1% BUMN/BUMD, 1% perorangan.
Dari 7.000 orang petani penerima bantuan 5.790 orang menerima bantuan pupuk, 723 orang bantuan benih, 723 orang bantuan alat mesin pertanian, 207 orang pestisida.
Sedang dari 25.000 petani, bantuan apa saja yang diharapkan 20.148 orang minta pupuk, 2.010 orang pinjaman modal dari bank tanpa agunan, 1.720 orang benih, 1.452 orang jaminan harga, 1.000 orang pinjaman modal dari bank dengan subsidi bunga, 388 orang alat mesin pertanian, 315 orang pestisida dan 193 orang bantuan lainnya.
Hambatan yang dihadapi 20.373 orang kenaikan biaya produksi, 16.382 orang pembiayaan usaha, 11.147 orang mendapat pekerja sulit/upah mahal, 7.891 orang dampak OPT dan 5.500 orang kelangkaan sarana produksi.
Apakah mendapat penyuluhan, 92% menyatakan tidak, 8% ya. Dari 8% yang menyatakan ya maka 82% penyuluhan berasal dari PPL dan 18% lainnya. Apakah menjadi anggota KUD/koperas 85% tidak, 15% ya.
"Apakah menjadi anggota kelompok tani 72% tidak 18% ya. Apakah bermitra 86% tidak 14% ya. Dari 14% yang bermitra dengan swasta 87%, BUMN 12% dan BUMD 1%," jelas Nugroho.
Penjualan TBS ke pedagang pengumpul 81%, ke perusahaan perkebunan 11%, ke KUD/koperasi 7%, pasar 1%. Masalah pemasaran 70% harga rendah, 14% angkutan, 7% jarak ke tempat pemasaran jauh, 7% kualitas, 2% lainnya.
Status tempat tinggal 95% milik sendiri, 4% bebas sewa ,1% sewa/kontrak . Jenis dinding rumah 54% tembok, 45% kayu, 1% bambu. Sumber penerangan 83% listrik PLN, 16% listrik non PLN dan 4% bukan listrik . Bahan bakar memasak 59% gas elpiji, 32% kayu, 7% minyak tanah ,1% arang tempurung kelapa. (RO/OL-09)
Perubahan iklim global kini menjadi realitas ilmiah yang tidak terbantahkan dan berdampak langsung pada meningkatnya risiko bencana di berbagai wilayah, termasuk Sumatra.
BERBAGAI komentar negatif terus dinarasikan dalam beberapa bulan terakhir ini terkait dengan komoditas nonmigas andalan utama ekonomi nasional, yakni kelapa sawit.
Industri kelapa sawit terus dipandang sebagai salah satu sektor strategis perekonomian nasional,
Dengan mengurangi harga barang yang dilaporkan, maka bea masuk yang dibayarkan juga akan berkurang dan hal tersebut sangat merugikan ekonomi dari sisi pendapatan negara.
Purbaya mengingatkan, ke depan pihaknya tidak akan memberikan kesempatan perusahaan-perusahaan kelapa sawit untuk bisa kembali melakukan praktik under invoicing.
KSPSI menekankan pentingnya standar hubungan industrial yang setara dan berkeadilan di sektor perkebunan kelapa sawit.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved