Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Keuangan menyatakan pengeluaran pemerintah selama ini banyak mengalami kebocoran.
Dalam artian, pengeluaran yang dibelanjakan pemerintah tidak sepenuhnya efektif. Sebab, dampaknya relatif minim terhadap perekonomian nasional.
“Tidak sedikit pengeluaran pemerintah yang tidak efisien. Banyak bocor, tidak perlu dan tidak menghasilkan nilai tambah yang besar,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu dalam diskusi virtual, Jumat (25/9).
Baca juga: Pandemi Covid-19 Bisa Diatasi, BI: Muncul Tiga Tantangan
Kondisi itu semakin terlihat di tengah pandemi covid-19. Namun akibat pandemi, pemerintah mampu melakukan efisiensi belanja yang tidak perlu. Sehingga, terjadi refocussing dan realokasi anggaran untuk menghadapi dampak pandemi pada ekonomi domestik.
Berangkat dari realita itu, pemerintah menyusun anggaran yang lebih efisien dan tepat guna. Kegiatan belanja yang tidak berdampak signifkan pada ekonomi nasional akan dipangkas. Tujuannya, menjaga kesehatan dan kedisiplinan fiskal.
“Itu membuat negara relatif lebih siap menghadapi 2020 dibandingkan negara lain. Tiba-tiba kita menaikkan defisit menjadi 6,34%. Memang sebelumnya setiap tahun (anggaran yang tidak efisien) dipotong. Itu kemudian menghasilkan disiplin fiskal yang relatif solid,” jelas Febrio.
Baca juga: Pemerintah Klaim Upaya Pemulihan Ekonomi Sudah di Jalur Tepat
Pelebaran defisit anggaran pada tahun ini merupakan respons pemerintah terhadap dampak pandemi covid-19. Awalnya, defisit diproyeksikan sebesar 1,76%, namun kemudian naik menjadi 6,34% setelah covid-19 mewabah di Tanah Air.
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 menjadi dasar pelebaran defisit yang tertuang dalam APBN. Presiden Joko Widodo mengoreksi penerimaan negara pada 2020 menajadi Rp1.699,94 triliun dan belanja negara dinaikkan menjadi Rp2.739,16 triliun.
Alhasil, defisit anggaran pada tahun ini diperkirakan mencapai Rp1.039,2 triliun atau setara 6,34% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).(OL-11)
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGMÂ Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Melihat ancaman besar terhadap keberlanjutan layanan kesehatan dasar, dr. Harmeni mendirikan Symptomedic, platform telemedisin dan layanan pengantaran obat.
ANCAMAN kesehatan global kembali muncul dari Tiongkok. Setelah virus corona yang menyebabkan pandemi covid-19, kali ini virus baru influenza D (IDV) ditemukan.
Sengketa gaji Cristiano Ronaldo dengan Juventus terkait penundaan pembayaran saat pandemi covid-19 masih berlanjut. Putusan arbitrase dijadwalkan 12 Januari 2026.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
Studi Nature Communications ungkap pandemi Covid-19 mempercepat penuaan otak rata-rata 5,5 bulan, meski tanpa infeksi. Siapa yang paling terdampak?
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved