Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
HINGGA pekan ketujuh setelah dibentuk, Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional telah menyalurkan anggaran penanganan covid-19 sebesar Rp87,5 triliun.
Ditargetkan, hingga akhir September, penyaluran berbagai bantuan bisa terus ditingkatkan hingga secara total menyentuh Rp100 triliun.
"Konsentrasi kami, konsentrasi satgas adalah mengejar angka Rp100 triliun sampai akhir September. Jika kita bisa menyentuh angka ini, efek multipliernya akan sangat membantu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga ini," ujar Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/9).
Untuk mencapai target tersebut, pihaknya akan fokus pada penyaluran dua program bantuan yakni Bantuan Presiden Produktif dan Bantuan Subsidi Upah.
Baca juga : BKPM: Investasi Semester I Dalam dan Luar Pulau Jawa Berimbang
Budi mengatakan, dalam waktu sekitar satu bulan, Satgas mampu menyalurkan Rp13 triliun atau 66% anggaran Bantuan Presiden Produktif yang disiapkan yakni Rp22 triliun.
"Kami harap, dalam dua pekan ke depan kami bisa salurkan Rp8,6 triliun lagi jadi pada akhir September kita sudah dekati target Rp22 triliun," tuturnya.
Adapun, untuk Bantuan Subsidi Upah, Satgas sudah mendistribusikan lebih dari Rp7 triliun melalui dua gelombang.
Ia menargetkan, hingga akhir September, akan ada tambahan penyaluran sebesar Rp8,8 triliun yang terbagi dalam tiga gelombang.
"Jadi ada dua program besar yang bisa didorong sampai akhir September. Kami harap ini bisa membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menjadi lebih baik," paparnya. (OL-2)
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Mahendra menyebut pihaknya tidak membuka akses KUAPPAS 2020 lantaran hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menegaskan akam menghapus anggaran-anggaran tidak penting dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020.
Chaidir menampik jika pengunduran diri Edy karena ditekan oleh pihak tertentu. Pasalnya Dinas Pariwisata sempat membuat kehebohan terkait anggaran Rp5 miliar untuk membayar influencer.
PANDEMI covid-19 memang menghantam berbagai sektor perekonomian dalam skala global, sehingga banyak sektor yang akhirnya kewalahan menghadapi dampak korona.
Ojek online (ojol) dan ojek pangkalan (opang) mulai beroperasi normal di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi.
Angka ini mengalami peningkatan 14,2% karena pada 29 Mei tercatat jumlah denda yang terkumpul mencapai Rp600 juta.
Laporan yang masuk terkait layanan SIKM diantaranya gangguan pada server karena proses maintenance, jawaban email yang lambat, dan call centre yang sibuk.
UPAYA pencegahan penyebaran Covid-19, dengan penyemprotan disinfektan juga dilakukan di Polda Metro Jaya. Dengan menggandeng perusahaan disinfektan Konten Indomedia Pratama (KIP),
Penindakan dengan penutupan turut dilakukan pada lokasi yang seharusnya belum boleh membuka aktivitas, di antaranya rumah minum/bar serta griya pijat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved