Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
POLA kerja sama antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kontraktor lokal kerap bermasalah. BUMN sebagai penanggung jawab sering kali lalai membayar kewajibannya kepada kontraktor lokal.
“Banyak kontraktor atau subkontraktor yang telat dibayar. Bahkan pernah, setelah enam bulan proyek (kontrak) selesai, baru dibayar. Model kerja sama ini tidak boleh terulang dalam proyek jalan tol Yogyakarta-Bawen dan Solo-Yogyakarta-New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulon Progo,” papar anggota Komisi VI DPR RI F-NasDem Subardi, dalam keterangannya di Jakarta, kemarin.
Akibat masalah seperti itu, Subardi mengatakan bakal ada penurunan kualitas kerja dalam proyek tol. Plus bakal ada hubungan kerja yang buruk yang merusak nama pemerintah. “Kalau BUMN tidak disiplin, sentimen swasta kepada BUMN akan menguat. Apalagi porsi untuk kontraktor non-BUMN sangat kecil,” tukas wakil rakyat dari dapil DIY itu.
Proyek jalan tol Yogyakarta-Bawen yang menelan biaya Rp13,56 triliun saat ini dalam tahap konsultasi publik untuk pembebasan lahan. Sementara itu, proyek jalan tol Solo-Yogyakarta-New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang bakal menghabiskan biaya RpRp26,6 triliun memasuki tahap pematokan lahan.
Jalan tol Solo-Yogyakarya-New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulon Progo yang panjangnya 96,57 kilometer diperkirakan akan beroperasi pada 2024.
“Jalan tol ini ditargetkan akan dioperasikan secara bertahap pada 2023 dan akan beroperasi penuh pada 2024,” ungkap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono di Jakarta kemarin.
Basuki menuturkan nilai investasi proyek tol tersebut sebesar Rp26,6 triliun dengan masa konsesi selama 40 tahun.
Kepemilikan saham pada konsorsium antara lain, PT Daya Mulia Turangga-PT Gama Group sebesar 51%, PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar 25% dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar 24%.
“Trase Jalan Tol Solo-Yogyakarta- NYIA Kulonprogo nantinya akan melintasi dua provinsi, yaitu trase yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang 60,93 km dan trase yang terletak di Provinsi Jawa Tengah sepanjang 35,64 km,” terang Basuki.
Penandatanganan kerja sama telah dilakukan Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono bersama Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU-Pera Danang Parikesit, Direktur Utama PT Penjaminan & Infrastruktur (PII) Muhammad Wahid Sutopo, dan Direktur Utama BUJT Konsorsium PT Jogjasolo Marga Makmur Adrian Priohutomo pada Rabu (9/9). (Ins/Put/E-3)
Selama 2025, Bandara Internasional Juanda melayani total 43 rute penerbangan. Terdiri dari 32 rute domestik dan 11 rute internasional.
Masa Nataru sebagai periode operasional krusial yang menuntut koordinasi lintas entitas.
Pembangunan Bandara KHR As’ad Syamsul Arifin (KASA) di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, diproyeksikan menjadi infrastruktur strategis yang tidak hanya memperkuat sistem pertahanan negara.
Puncak arus penumpang Natal diperkirakan terjadi pada Sabtu (20/12) dengan 9.746 penumpang.
InJourney Airports memperkirakan pergerakan penumpang pada periode Nataru ini akan mencapai sekitar 10 juta penumpang selama 21 hari.
Kasus Morowali merupakan contoh bagaimana lemahnya integrasi antarinstansi dapat menggerus kedaulatan udara.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved