Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kembali menunjuk 12 perusahaan digital luar negeri sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang produknya dijual kepada konsumen di Indonesia.
"Dengan penunjukkan ini maka sejak 1 Oktober 2020 para pelaku usaha tersebut akan mulai memungut PPN atas produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama dikutip dari siaran pers yang diterima, Rabu (9/9).
Adapun ke-12 perusahaan yang ditunjuk yakni LinkedIn Singapore Pte. Ltd.; McAfee Ireland Ltd.; Microsoft Ireland Operations Ltd.; Mojang AB; Novi Digital Entertainment Pte. Ltd.; PCCW Vuclip (Singapore) Pte. Ltd.; Skype Communications SARL; Twitter Asia Pacific Pte. Ltd.; Twitter International Company; Zoom Video Communications, Inc.; PT Jingdong Indonesia Pertama dan PT Shopee International Indonesia.
Hestu menuturkan, jumlah PPN yang harus dibayar konsumen ialah 10% dari harga sebelum pajak. Pungutan PPN harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN.
Ditjen Pajak, imbuh Hestu, akan terus mengidentifikasi dan menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan lain yang menjual produk digital luar negeri ke Tanah Air. Tujuannya ialah untuk menyosialisasikan kebijakan dan mengetahui kesiapan perusahaan sebagai pemungut PPN.
"Diharapkan dalam waktu dekat jumlah pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital akan terus bertambah," kata Hestu.
Hingga saat ini, total perusahaan digital luar negeri yang ditunjuk sebagai pemungut PPN berjumlah 28 badan usaha. 16 perusahaan yang telah ditunjuk lebih dulu ialah Amazon Web Service Inc.; Google Asia Pte Ltd.; Google Ireland Ltd.; Google LLC; Netflix International B.V. dan Spotify AB pada tahap pertama.
Kemudian, di tahap kedua Facebook Ireland Ltd.; Facebook Payments International Ltd.; Facebook Technologies International Ltd.; Amazon.com Services LLC; Audible Inc.; Alexa Internet; Audible Ltd.; Apple Distribution International Ltd.; Tiktok Pte Ltd. dan The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte. Ltd. ditunjuk sebagai pemungut PPN.
"Khusus untuk marketplace yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemungut, maka pemungutan PPN hanya dilakukan atas penjualan barang dan jasa digital oleh penjual luar negeri yang menjual melalui marketplace tersebut," tutup Hestu. (Ins/E-1)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
HID merilis Security and Identity Report 2026 yang mengungkap 7 tren utama keamanan global, mulai dari biometrik hingga integrasi identitas fisik-digital.
Perlindungan ruang digital memerlukan langkah komprehensif yang mencakup edukasi publik dan penguatan kapasitas pengguna dalam memahami risiko siber.
Micro decision fatigue adalah situasi ketika otak lelah karena terus-menerus membuat keputusan kecil, sehingga kita menjadi lebih reaktif dan kurang waspada.
Saat ini, banyak platform telah menyediakan fitur kendali orangtua (parental control), namun belum semua orangtua memahami cara mengoperasikannya.
Sistem pengawasan internet yang diterapkan suatu negara dapat memengaruhi bagaimana konten digital beredar serta seberapa besar ruang anonimitas yang tersedia bagi pengguna.
Dengan bantuan platform online video, pengguna dapat mengedit klip, menambahkan teks, memasukkan musik, hingga membuat video profesional langsung dari browser.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved