Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
BERATNYA dampak pandemi covid-19 yang menerpa perekonomian nasional sepanjang triwulan II mengharuskan pemerintah merevisi pertumbuhan ekonomi 2020 ke kisaran -1,1% hingga 0,2%.
Angka itu merupakan perubahan dari taksiran awal di kisaran 0,4%-1% dan didasari pula perkiraan pertumbuhan ekonomi triwulan III yang diprediksi masih negatif.
“Proyeksi kami minus 1,1% hingga 0,2%. Triwulan III mungkin masih negative growth dan triwulan IV sedikit di bawah netral,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, kemarin.
Berdasarkan asumsi itu, lanjut Sri Mulyani, pemulihan pada 2021 tidak serta-merta langsung mengungkit kinerja perekonomian di semester pertama. “Di paruh pertama 2021, fokus utama ialah pengadaan vaksin covid-19 lalu vaksinasi secara meluas.”
Oleh karena itu, pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2021 di rentang 4,5%-5,5%. Itu pun bergantung capaian semester II.
“Semester 1 tahun depan covid-19 masih menjadi faktor yang menahan pemulihan, baik di konsumsi maupun investasi,” ujar Sri Mulyani.
Dalam rapat kerja tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi pertumbuhan ekonomi 2021 berada di kisaran 4,8%-5,8%. Proyeksi positif itu berdasarkan pada kondisi ekonomi yang saat ini mulai menunjukkan perbaikan.
“Secara keseluruhan untuk 2021, pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2021 sekitar 4,5%-5,5% yang disampaikan Ibu Menteri Keuangan cukup realistis dan sejalan dengan perkiraan BI,” jelas Perry.
Perry menambahkan indikasi perbaikan ekonomi juga terlihat dari meningkatnya mobilitas manusia di beberapa daerah, peningkatan penjualan eceran, naiknya keyakinan konsumen, meningkatnya PMI manufaktur, dan naiknya ekspektasi investasi di semester II 2020.
Terpisah, Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin memaparkan kebijakan pemerintah menggelontorkan dana Rp180 triliun untuk menyelamatkan Indonesia dari kemungkinan terjerembap ke jurang resesi.
“Angka Rp180 triliun diperoleh dari hasil perkalian PDB dengan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua. PDB kita sekitar US$1 triliun atau setara Rp14.500 triliun. Jika dibagi per kuartal secara rata, PDB setiap kuartal Rp3.600 triliun. Nah, di kuartal kedua kita mencatat pertumbuhan ekonomi -5,32%. Jadi, yang kita bicarakan ialah 5,32% dari Rp3.600 triliun. Itu sekitar Rp180 triliun. Kita kehilangan Rp180 triliun pada kuartal kedua. Kucuran dana Rp180 triliun itu akan menutup sama persis minus -5,32%,” tandas Budi di Kantor Presiden Jakarta, kemarin. (Mir/Pra/X-3)
BANK Indonesia (BI) mencatat lebih dari 36 persen volume transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) secara nasional berasal dari DKI Jakarta.
Meskipun sejumlah daerah terdampak bencana hidrometeorologi, stok bahan pangan pokok di Sumbar dalam kondisi aman dan mencukupi untuk beberapa bulan ke depan.
LEMBAGA pemeringkat Moody's mempertahankan sovereign credit rating Republik Indonesia pada Baa2 dan melakukan penyesuaian outlook menjadi negatif pada 5 Februari 2026.
BI ingin menjamin masyarakat agar saat menjalani ibadah keagamaan tersebut harga-harga pangan terjangkau dan tersedia.
Kasus tersebut telah dimonitor oleh Polsek Setu bersama Polres Metro Bekasi untuk menindaklanjuti informasi temuan potongan kertas.
Karier Juda di BI dimulai sebagai Staf Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, termasuk penugasan di Kantor Perwakilan BI London (1992–1999).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved