Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
BERATNYA dampak pandemi covid-19 yang menerpa perekonomian nasional sepanjang triwulan II mengharuskan pemerintah merevisi pertumbuhan ekonomi 2020 ke kisaran -1,1% hingga 0,2%.
Angka itu merupakan perubahan dari taksiran awal di kisaran 0,4%-1% dan didasari pula perkiraan pertumbuhan ekonomi triwulan III yang diprediksi masih negatif.
“Proyeksi kami minus 1,1% hingga 0,2%. Triwulan III mungkin masih negative growth dan triwulan IV sedikit di bawah netral,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, kemarin.
Berdasarkan asumsi itu, lanjut Sri Mulyani, pemulihan pada 2021 tidak serta-merta langsung mengungkit kinerja perekonomian di semester pertama. “Di paruh pertama 2021, fokus utama ialah pengadaan vaksin covid-19 lalu vaksinasi secara meluas.”
Oleh karena itu, pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2021 di rentang 4,5%-5,5%. Itu pun bergantung capaian semester II.
“Semester 1 tahun depan covid-19 masih menjadi faktor yang menahan pemulihan, baik di konsumsi maupun investasi,” ujar Sri Mulyani.
Dalam rapat kerja tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi pertumbuhan ekonomi 2021 berada di kisaran 4,8%-5,8%. Proyeksi positif itu berdasarkan pada kondisi ekonomi yang saat ini mulai menunjukkan perbaikan.
“Secara keseluruhan untuk 2021, pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2021 sekitar 4,5%-5,5% yang disampaikan Ibu Menteri Keuangan cukup realistis dan sejalan dengan perkiraan BI,” jelas Perry.
Perry menambahkan indikasi perbaikan ekonomi juga terlihat dari meningkatnya mobilitas manusia di beberapa daerah, peningkatan penjualan eceran, naiknya keyakinan konsumen, meningkatnya PMI manufaktur, dan naiknya ekspektasi investasi di semester II 2020.
Terpisah, Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin memaparkan kebijakan pemerintah menggelontorkan dana Rp180 triliun untuk menyelamatkan Indonesia dari kemungkinan terjerembap ke jurang resesi.
“Angka Rp180 triliun diperoleh dari hasil perkalian PDB dengan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua. PDB kita sekitar US$1 triliun atau setara Rp14.500 triliun. Jika dibagi per kuartal secara rata, PDB setiap kuartal Rp3.600 triliun. Nah, di kuartal kedua kita mencatat pertumbuhan ekonomi -5,32%. Jadi, yang kita bicarakan ialah 5,32% dari Rp3.600 triliun. Itu sekitar Rp180 triliun. Kita kehilangan Rp180 triliun pada kuartal kedua. Kucuran dana Rp180 triliun itu akan menutup sama persis minus -5,32%,” tandas Budi di Kantor Presiden Jakarta, kemarin. (Mir/Pra/X-3)
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
RAPAT Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) memutuskan mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate tetap berada pada level 4,75 persen mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah
Selain faktor suku bunga, Deni menilai bahwa kondisi neraca pembayaran pemerintah juga turut memberikan tekanan.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkap pelemahan rupiah dipicu tekanan global dan domestik, dengan modal asing keluar Rp25,1 triliun pada Januari 2026.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
Sejumlah ekonom memproyeksikan Bank Indonesia akan mempertahankan BI Rate di level 4,75% pada pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Januari 2026, Rabu (21/1) siang ini.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved