Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITIKUS Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus menyatakan pihaknya siap mengakomodasi masukan-masukan dari serikat buruh terkait Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal itu menyusul kesepahaman antara serikat buruh dan DPR yang tergabung dalam tim perumus RUU Cipta Kerja.
Guspardi mengatakan, setiap fraksi di DPR telah diberikan poin-poin masukan dari serikat pekerja. Oleh karena itu, ia berharap agar fraksi lainnya juga dapat mengakomodasi masukan-masukan dari serikat pekerja.
“Fraksi PAN siap untuk mengakomodir sesuai dengan keinginan dan harapan para pekerja,” kata Guspardi dalam keterangan resmi, Kamis (27/8).
Baca juga : Buruh Temui Ketua MPR RI Bawa Aspirasi Terkait RUU Ciptaker
Guspardi menegaskan, empat poin kesepahaman antara serikat buruh dengan DPR merupakan satu langkah maju dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.
Lebih lanjut, Guspardi menambahkan, pertemuan dan dialog yang dilakukan merupakan bentuk keterbukaan DPR dalam menyerap dan menyikapi usulan, kritikan, dan masukan dari berbagai pihak terhadap RUU Cipta Kerja ini.
"Mudah-mudahan pertemuan itu menjadi sejarah penting bagi semua pemangku kepentingan guna kesempurnaan terhadap pembahasan RUU Cipta Kerja, khususnya yang menyangkut tentang ketenagakerjaan,” pungkasnya. (OL-7)
Hambatan utama pengesahan RUU ini selama ini adalah kekhawatiran akan tumpang tindih dengan undang-undang sektoral lainnya.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
anggota dpr Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Transformasi teknologi dan ketidakstabilan geopolitik global kini menjadi ancaman nyata bagi tatanan dunia kerja.
Penetapan UMSK di 19 kabupaten/kota tidak mengacu pada rekomendasi resmi bupati dan wali kota sebagaimana diatur dalam Pasal 35I Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema 'Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia' yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1).
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Hingga Senin (5/1), pemerintah belum mengeluarkan regulasi resmi terkait pengaktifan kembali BSU di tahun anggaran 2026.
Publik menunggu konsistensi dan komitmen seorang gubernur yang dinilai memiliki kredibilitas dan integritas
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved