Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITIKUS Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus menyatakan pihaknya siap mengakomodasi masukan-masukan dari serikat buruh terkait Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal itu menyusul kesepahaman antara serikat buruh dan DPR yang tergabung dalam tim perumus RUU Cipta Kerja.
Guspardi mengatakan, setiap fraksi di DPR telah diberikan poin-poin masukan dari serikat pekerja. Oleh karena itu, ia berharap agar fraksi lainnya juga dapat mengakomodasi masukan-masukan dari serikat pekerja.
“Fraksi PAN siap untuk mengakomodir sesuai dengan keinginan dan harapan para pekerja,” kata Guspardi dalam keterangan resmi, Kamis (27/8).
Baca juga : Buruh Temui Ketua MPR RI Bawa Aspirasi Terkait RUU Ciptaker
Guspardi menegaskan, empat poin kesepahaman antara serikat buruh dengan DPR merupakan satu langkah maju dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.
Lebih lanjut, Guspardi menambahkan, pertemuan dan dialog yang dilakukan merupakan bentuk keterbukaan DPR dalam menyerap dan menyikapi usulan, kritikan, dan masukan dari berbagai pihak terhadap RUU Cipta Kerja ini.
"Mudah-mudahan pertemuan itu menjadi sejarah penting bagi semua pemangku kepentingan guna kesempurnaan terhadap pembahasan RUU Cipta Kerja, khususnya yang menyangkut tentang ketenagakerjaan,” pungkasnya. (OL-7)
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh Jumhur Hidayat menyatakan dukungan terhadap wacana kenaikan batas defisit anggaran negara dari 3% menjadi 4% dari PDB.
Transformasi teknologi dan ketidakstabilan geopolitik global kini menjadi ancaman nyata bagi tatanan dunia kerja.
Penetapan UMSK di 19 kabupaten/kota tidak mengacu pada rekomendasi resmi bupati dan wali kota sebagaimana diatur dalam Pasal 35I Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema 'Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia' yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1).
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Hingga Senin (5/1), pemerintah belum mengeluarkan regulasi resmi terkait pengaktifan kembali BSU di tahun anggaran 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved