Kesepahaman DPR-Buruh Sempurnakan RUU Cipta Kerja

PBHI Sebut DPR Sering Absen dan tak Serius Ikuti Sidang Gugatan UU TNI di MK

PBHI Sebut DPR Sering Absen dan tak Serius Ikuti Sidang Gugatan UU TNI di MK

Revisi KUHAP, DPR Tolak Usulan Pemerintah Atur Pencekalan Saksi

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.

Legislator PDIP Sebut Pemakzulan Gibran Memungkinkan secara Konstitusi

Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.

MK Putuskan Pemilu Dipisah, DPR: Makin Offside

WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal

Tunggu Arahan Para Ketum Parpol, DPR: Mereka Punya Helicopter View Kebangsaan

Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.

Transformasi Digital PalmCo Dapat Dukungan DPR

KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.

Polri Perkuat Kolaborasi dengan Buruh

Beberapa unsur kelompok masyarakat yang terlibat pada peringatan HUT Bhayangkara ke-79 adalah kalangan buruh. Mereka turut mengikuti defile bersama,

Pemerintah Didorong Jaga Stabilitas Investasi di Tengah Dinamika Ketenagakerjaan

Kepastian berusaha dan iklim yang kondusif menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam memilih negara tujuan penanaman modal.

Formalisasi Pekerja Informal Harus Dikawal Bersama

Komite itu memberikan posisi penting bagi pekerja agar bisa memberi masukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan. 

Di Sidang Pleno ILO, Jumhur Hidayat Tepis Kecemasan pada AI dan Platform Ekonomi Digital

Pemerintah bisa mengatur platform ekonomi digital sehingga menjadikan 6 juta pengemudi online di Indonesia menjadi pekerja dengan perlindungan yang melekat.

Deregulasi PP 28/2024 Tentukan Nasib Jutaan Buruh Industri Produk Turunan Tembakau

Beberapa pasal di dalam PP 28/2024 memang wajar perlu disempurnakan, bahkan jika memungkinkan dibatalkan.

Asam Garam Nasib Buruh, Dari Perhatian Presiden hingga Tekanan Manajemen

Namun sebaliknya, ada beberapa kejadian yang justru berkebalikan dengan semangat membela nasib buruh seperti penahanan ijazah. 

Menjaga Sukma Pendidikan

Membangun Peradaban Baru

Bianglala Astacita

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia