Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Basuki Purwadi mempertimbangkan perpanjangan masa relaksasi bagi mitra LMAN hingga
2021. Pasalnya, pandemi covid-19 hingga saat ini masih belum dapat diprediksi kapan berakhir.
“Kalau prediksi, kita lihat lagi karena kita belum tahu pandemi ini akan berkahir kapan. Jadi internal kami sudah siapkan rencana untuk jaga-jaga, paling tidak
sampai akhir 2021,” ujar Basuki, kemarin.
Sebagai lembaga nonprofit, sambungnya, tidak ada kerugian yang akan dialami LMAN jika program relaksasi tersebut diperpanjang. “LMAN itu tidak melihat
untung-rugi juga. Karena tugas lembaga ini sejauh mana bisa memberikan kontribusi kepada negara, baik secara fi nansial yang masuk ke PNBP atau yang
nonfi nansial yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat,” ungkapnya.
Direktur Operasional dan Manajemen Risiko LMAN Candra Artanto menambahkan, pemberian relaksasi kepada tenan itu dalam bentuk penundaan sewa lahan
maupun perpanjangan kontrak lahan atau bangunan.
Ia mencontohkan, salah satu aset milik LMAN yang dikerjasamakan dengan mitra yang menjalankan UMKM. Pasalnya, UMKM bukan pemain besar sehingga
rentan terdampak langsung pandemi covid-19.
LMAN pun kemudian memberi sejumlah keringanan agar dapat membantu keberlangsungan bisnis para pelaku usaha kecil itu. “Ada mitra yang berbisnis
di bidang elektronik. Ini kami berikan relaksasi agar mereka terbantu selama covid-19 ini. Karena ya memang bisnis mereka sudah sangat terganggu karena
pandemi ini,” jelasnya.
Di kesempatan yang sama, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Qoswara mengatakan lembaganya sudah melakukan pembayaran terhadap 77
proyek strategis nasional (PSN). Nilai pembayaran itu mencapai Rp56,2 triliun.
“Sampai 19 Agustus, kami sudah melakukan pembayaran atas 77 PSN dengan nilai total Rp56,2 triliun,” ujarnya. Dari total nilai tersebut, porsi paling besar ialah
untuk jalan tol yang jumlahnya mencapai 44 proyek dengan total nilai pembayaran sekitar Rp50 triliun.
Kemudian diikuti dengan pengadaan lain seperti 25 proyek bendungan sebesar Rp3,6 triliun. (Hld/E-2)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
WAKIL Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto menyebut ada sekitar 4.000 aparatur sipil negara atau ASN dilatih untuk menjadi komando cadangan atau Komcad.
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra yakin bahwa akan berkembang yurispudensi soal perbedaan antara penghinaan dan kritik soal polemik pasal penghinaan lembaga negara di KUHP baru
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menjelaskan soal pasal penghinaan lembaga negara yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru.
Lembaga negara semakin tidak patuh dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat.
DPR dinilai membantu pemerintah mewujudkan efisiensi berkeadilan di APBN, menyusun RAPBN 2026, serta melaksanakan fungsi pengawasan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved