Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DIREKTUR Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Basuki Purwadi mempertimbangkan perpanjangan masa relaksasi bagi mitra LMAN hingga
2021. Pasalnya, pandemi covid-19 hingga saat ini masih belum dapat diprediksi kapan berakhir.
“Kalau prediksi, kita lihat lagi karena kita belum tahu pandemi ini akan berkahir kapan. Jadi internal kami sudah siapkan rencana untuk jaga-jaga, paling tidak
sampai akhir 2021,” ujar Basuki, kemarin.
Sebagai lembaga nonprofit, sambungnya, tidak ada kerugian yang akan dialami LMAN jika program relaksasi tersebut diperpanjang. “LMAN itu tidak melihat
untung-rugi juga. Karena tugas lembaga ini sejauh mana bisa memberikan kontribusi kepada negara, baik secara fi nansial yang masuk ke PNBP atau yang
nonfi nansial yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat,” ungkapnya.
Direktur Operasional dan Manajemen Risiko LMAN Candra Artanto menambahkan, pemberian relaksasi kepada tenan itu dalam bentuk penundaan sewa lahan
maupun perpanjangan kontrak lahan atau bangunan.
Ia mencontohkan, salah satu aset milik LMAN yang dikerjasamakan dengan mitra yang menjalankan UMKM. Pasalnya, UMKM bukan pemain besar sehingga
rentan terdampak langsung pandemi covid-19.
LMAN pun kemudian memberi sejumlah keringanan agar dapat membantu keberlangsungan bisnis para pelaku usaha kecil itu. “Ada mitra yang berbisnis
di bidang elektronik. Ini kami berikan relaksasi agar mereka terbantu selama covid-19 ini. Karena ya memang bisnis mereka sudah sangat terganggu karena
pandemi ini,” jelasnya.
Di kesempatan yang sama, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Qoswara mengatakan lembaganya sudah melakukan pembayaran terhadap 77
proyek strategis nasional (PSN). Nilai pembayaran itu mencapai Rp56,2 triliun.
“Sampai 19 Agustus, kami sudah melakukan pembayaran atas 77 PSN dengan nilai total Rp56,2 triliun,” ujarnya. Dari total nilai tersebut, porsi paling besar ialah
untuk jalan tol yang jumlahnya mencapai 44 proyek dengan total nilai pembayaran sekitar Rp50 triliun.
Kemudian diikuti dengan pengadaan lain seperti 25 proyek bendungan sebesar Rp3,6 triliun. (Hld/E-2)
Tahun 2020 menjadi masa yang berat bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, seiring memburuknya ekonomi global akibat pandemi covid-19.
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual.
Potensi kerugian negara dalam kasus tersebut dinyatakan mencapai Rp48 miliar.
Dana bagi hasil tersebut bisa digunakan untuk menangani wabah covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan di Jakarta.
Panitia seleksi Calon Anggota BNSP mengundang warga Negara Indonesia terbaik untuk mengikuti seleksi Calon Anggota BNSP Periode 2023 – 2028
Sejak tahun 2014, Agus telah meretas sebanyak 1.309 situs
"Dari keterangan pelaku ini, rata-rata imbalannya antara Rp2-5 juta. Kalau misalnya 1.309 situ, kita kalikan minimal Rp2 juta saja, ketemunya M (miliaran) juga,"
"Kalau pun dia bisa meretas jumlah besar, bukan berarti dia jago. Karena memang banyak situs-situs baik instansi pemerintah yang berskala nasional maupun daerah sangat mudah diretas."
Ketua BPK RI, Isma Yatun, terpilih sebagai Ketua Panel Auditor Eksternal PBB (Chair of Panel of External Auditors of the United Nations),
Perubahan itu bersamaan dengan acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat Politeknik STIALAN Jakarta, Makassar, dan Bandung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved