Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
DIREKTUR Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Basuki Purwadi mempertimbangkan perpanjangan masa relaksasi bagi mitra LMAN hingga
2021. Pasalnya, pandemi covid-19 hingga saat ini masih belum dapat diprediksi kapan berakhir.
“Kalau prediksi, kita lihat lagi karena kita belum tahu pandemi ini akan berkahir kapan. Jadi internal kami sudah siapkan rencana untuk jaga-jaga, paling tidak
sampai akhir 2021,” ujar Basuki, kemarin.
Sebagai lembaga nonprofit, sambungnya, tidak ada kerugian yang akan dialami LMAN jika program relaksasi tersebut diperpanjang. “LMAN itu tidak melihat
untung-rugi juga. Karena tugas lembaga ini sejauh mana bisa memberikan kontribusi kepada negara, baik secara fi nansial yang masuk ke PNBP atau yang
nonfi nansial yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat,” ungkapnya.
Direktur Operasional dan Manajemen Risiko LMAN Candra Artanto menambahkan, pemberian relaksasi kepada tenan itu dalam bentuk penundaan sewa lahan
maupun perpanjangan kontrak lahan atau bangunan.
Ia mencontohkan, salah satu aset milik LMAN yang dikerjasamakan dengan mitra yang menjalankan UMKM. Pasalnya, UMKM bukan pemain besar sehingga
rentan terdampak langsung pandemi covid-19.
LMAN pun kemudian memberi sejumlah keringanan agar dapat membantu keberlangsungan bisnis para pelaku usaha kecil itu. “Ada mitra yang berbisnis
di bidang elektronik. Ini kami berikan relaksasi agar mereka terbantu selama covid-19 ini. Karena ya memang bisnis mereka sudah sangat terganggu karena
pandemi ini,” jelasnya.
Di kesempatan yang sama, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Qoswara mengatakan lembaganya sudah melakukan pembayaran terhadap 77
proyek strategis nasional (PSN). Nilai pembayaran itu mencapai Rp56,2 triliun.
“Sampai 19 Agustus, kami sudah melakukan pembayaran atas 77 PSN dengan nilai total Rp56,2 triliun,” ujarnya. Dari total nilai tersebut, porsi paling besar ialah
untuk jalan tol yang jumlahnya mencapai 44 proyek dengan total nilai pembayaran sekitar Rp50 triliun.
Kemudian diikuti dengan pengadaan lain seperti 25 proyek bendungan sebesar Rp3,6 triliun. (Hld/E-2)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
DPR RI dapat mengevaluasi jabatan publik lembaga yang terpilih melalui mekanisme fit and proper test. Independensi lembaga negara dinilai terancam.
Anggota Komisi II DPR RI dari PKS, Aus Hidayat Nur menilai perbaikan sistem pendidikan harus menjadi prioritas utama dan mendorong perbaikan kaderisasi politik.
Sejatinya para penyelenggara negara dan daerah, lebih khusus pimpinan lembaga atau komisi negara atau kepala daerah, menjadi figur yang memberi teladan bagi publik
PROFESOR Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Ni'matul Huda mengatakan harus ada pembenahan yang serius di dalam hal rekrutmen pejabat negara.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Herman Khaeron membeberkan alasan pihaknya kebut revisi Undang-Undang (UU) Kementerian Negara.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menolak isu peleburan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Ombudsman. Lembaga Antirasuah dinilai masih dibutuhkan masyarakat Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved