Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Basuki Purwadi mempertimbangkan perpanjangan masa relaksasi bagi mitra LMAN hingga
2021. Pasalnya, pandemi covid-19 hingga saat ini masih belum dapat diprediksi kapan berakhir.
“Kalau prediksi, kita lihat lagi karena kita belum tahu pandemi ini akan berkahir kapan. Jadi internal kami sudah siapkan rencana untuk jaga-jaga, paling tidak
sampai akhir 2021,” ujar Basuki, kemarin.
Sebagai lembaga nonprofit, sambungnya, tidak ada kerugian yang akan dialami LMAN jika program relaksasi tersebut diperpanjang. “LMAN itu tidak melihat
untung-rugi juga. Karena tugas lembaga ini sejauh mana bisa memberikan kontribusi kepada negara, baik secara fi nansial yang masuk ke PNBP atau yang
nonfi nansial yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat,” ungkapnya.
Direktur Operasional dan Manajemen Risiko LMAN Candra Artanto menambahkan, pemberian relaksasi kepada tenan itu dalam bentuk penundaan sewa lahan
maupun perpanjangan kontrak lahan atau bangunan.
Ia mencontohkan, salah satu aset milik LMAN yang dikerjasamakan dengan mitra yang menjalankan UMKM. Pasalnya, UMKM bukan pemain besar sehingga
rentan terdampak langsung pandemi covid-19.
LMAN pun kemudian memberi sejumlah keringanan agar dapat membantu keberlangsungan bisnis para pelaku usaha kecil itu. “Ada mitra yang berbisnis
di bidang elektronik. Ini kami berikan relaksasi agar mereka terbantu selama covid-19 ini. Karena ya memang bisnis mereka sudah sangat terganggu karena
pandemi ini,” jelasnya.
Di kesempatan yang sama, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Qoswara mengatakan lembaganya sudah melakukan pembayaran terhadap 77
proyek strategis nasional (PSN). Nilai pembayaran itu mencapai Rp56,2 triliun.
“Sampai 19 Agustus, kami sudah melakukan pembayaran atas 77 PSN dengan nilai total Rp56,2 triliun,” ujarnya. Dari total nilai tersebut, porsi paling besar ialah
untuk jalan tol yang jumlahnya mencapai 44 proyek dengan total nilai pembayaran sekitar Rp50 triliun.
Kemudian diikuti dengan pengadaan lain seperti 25 proyek bendungan sebesar Rp3,6 triliun. (Hld/E-2)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengumumkan capaian tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar 95,69 persen.
WAKIL Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto menyebut ada sekitar 4.000 aparatur sipil negara atau ASN dilatih untuk menjadi komando cadangan atau Komcad.
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra yakin bahwa akan berkembang yurispudensi soal perbedaan antara penghinaan dan kritik soal polemik pasal penghinaan lembaga negara di KUHP baru
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menjelaskan soal pasal penghinaan lembaga negara yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru.
Lembaga negara semakin tidak patuh dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved