Wapres Ingin Serapan Anggaran Kesehatan Membaik

WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengingatkan para menteri bahwa penyerapan anggaran negara dilihat dari belanja kementerian/lembaga (K/L) maupun dilihat dari anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional masih rendah. 

Dipaparkan Wapres, realisasi belanja keseluruhan K/L dari bulan Januari sampai Agustus 2020 baru mencapai 48%.

"Dari sepuluh K/L terbesar, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Kementerian Kesehatan mencatat penyerapan terendah yaitu masing-masing 34,3%, 41,5%, dan 43,6%," ujarnya dalam Rapat Intern Perkembangan Pelaksanaan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Airlangga Harnanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan  Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir di Jakarta, Kamis (13/8).

Dipaparkannya, realisasi untuk program pemulihan ekonomi nasional, dari pagu Rp695,2 triliun, baru terserap Rp151,25 triliun atau 21,8% dari pagu. Khusus untuk kesehatan dari pagu Rp87,55 triliun baru terserap Rp.7,14 trilun atau 8,1% dari pagu. 

Untuk Dukungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari pagu Rp123,47 triliun baru terserap Rp32,5 triliun atau 26,3% dari pagu.

"Saya ingin menekankan lagi bahwa akar permasalahan yang kita hadapi adalah masalah kesehatan. Pada saat ini terjadi ketakutan, terutama pada masyarakat kelas menengah ke atas, untuk melakukan kegiatan ekonomi, termasuk juga untuk melakukan belanja atau konsumsi," tegas Wapres.

Baca juga: Wapres: Birokrasi Lamban Jadi Penghambat Serapan Anggaran PEN

Ia menegaskan sepanjang masyarakat tidak merasa aman, maka kegiatan ekonomi tidak akan berputar. 

Oleh karena itu, Wapres ingin para menteri dan jajaran di bawahnya terutama yang ada dalam Komite Pemulihan Ekonomi Nasional, membangun kepercayaan pada pemerintah dalam menanggulangi pandemi.

Wapres menyampaikan lebih lanjut bahwa pemerintah telah membentuk Komite Pemulihan Ekonomi Nasional, Ia meminta Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Komite, untuk mendorong pelaksanaan penanganan kesehatan mengatasi pandemi Covid-19 dipercepat seperti pelaksanaan tes secara masif, tracing/tracking, dan pelaksanaan protokol kesehatan.

"Yang terjadi pada saat ini, DKI penduduknya hanya 5% tetapi menyerap hampir 50% pelaksanaan swab test. Ini artinya propinsi lain tidak melaksanakan test masif secara serius," ucap Wapres.

Hal lainnya ia meminta agar ada peningkatan kapasitas dan kualitas dari pelayanan kesehatan. Pasalnya, berbagai rumah sakit diberitakan sudah mulai penuh dan kesulitan melayani pasien. Langkah berikutnya, Wapres ingin supaya pemulihan ekonomi dijalankan.

"Saya ingin Menko, Menkeu dan Menteri BUMN, memberikan perhatian secara khusus kepada persiapan dua program yang sudah dicanangkan oleh Presiden dan sudah diumumkan ke masyarakat luas. Pertama, Program Bantuan Produktif Usaha Mikro dan Kedua, Program Subsidi Upah," tegasnya.

Dijelaskan Wapres, bahwa kedua program tersebut mempunyai tujuan menyasar masyarakat yang belum memperoleh bantuan sosial regular. 

Mereka yang berada di kelompok 40% terbawah, imbuhnya, bisa saja sudah tercakup dalam program Bansos regular. Tetapi ada kelompok yang berada di 50-60% garis kemiskinan terbawah, walaupun mereka memiliki rumah dan kendaraan, tetapi karena membutuhkan bantuan karena tidak memiliki pedapatan lagi. (A-2)