Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo kembali menyoroti realisasi anggaran stimulus penanganan pandemi covid-19 yang masih minim. Dari dana stimulus yang disiapkan Rp695 triliun, Presiden menyampaikan realisasinya baru sebesar 20%.
"Saya melihat memang urusan realisasi anggaran ini masih sangat minim sekali. Sekali lagi dari Rp695 triliun stimulus untuk penanganan covid-19, baru 20% yang terealisasi, Rp141 triliun yang terealisasi. Sekali lagi baru 20% masih kecil sekali," ucap Presiden dalam rapat terbatas kabinet mengenai penanganan covid-19 di Istana Merdeka, Senin (3/8).
Presiden kembali mengingatkan dana stimulus penting untuk direalisasikan karena berkaitan dengan penyeimbangan dari sisi ekonomi. Pasalnya, realisasi anggaran itu bisa berkontribusi pada konsumsi dan daya beli masyarakat.
"Berkaitan dengan menyeimbangkan rem dan gas di kuartal ketiga. Ini urusan ekonomi, berkaitan konsumsi rumah tangga, berkaitan daya beli masyarakat," ujarnya.
Meski tidak menyebutkan sektor mana yang realisasinya rendah, Presiden mengatakan penyerapan anggaran terbesar dari sektor perlindungan sosial sebesar 38% dan program UMKM 25%.
Baca juga: Presiden: Orang yang tidak Taat Protokol Kesehatan Semakin Banyak
Presiden menyebut musabab minimnya realisasi stimulus lantaran kementerian/lembaga masih belum memiliki kesadaran situasi krisis. Hal itu, ucapnya, tercermin dari 40% kementerian/lembaga yang belum menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk realisasi stimulus.
"Hati-hati ini yang belum ada DIPA-nya saja gede sekali 40%. DIPA saja belum ada bagaimana mau realisasi. Artinya apa, di kementerian di lembaga aura krisisnya betul-betul belum. Masih terjebak pada pekerjaan harian, tidak tahu prioritas yang harus dikerjakan," ujarnya.
Presiden pun meminta Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk menyisir persoalan minimnya realisasi stimulus agar bisa dilakukan percepatan.
"Sebab itu saya minta Pak Ketua urusan ini detailnya satu per satu dari menteri-menteri yang terkait sehingga manajemen krisis kelihatan, lincah, cepat, trouble shooting, smart short cut, dan hasilnya betul-betul efektif. Kita butuh kecepatan," ucap Jokowi.(OL-5)
Dokter mengingatkan orang tua untuk melengkapi imunisasi anak minimal dua pekan sebelum mudik Lebaran.
Memahami perbedaan mendasar antara Super Flu, Influenza, dan Covid-19 bukan hanya soal ketenangan pikiran, tetapi juga tentang ketepatan penanganan medis untuk mencegah komplikasi serius.
GURU Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Dominicus Husada, menilai penularan virus Nipah tidak sebesar kasus covid-19 yang menjadi pandemi.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved