OJK : Korporasi Butuh Kredit Modal Kerja Rp81 Triliun

KETUA Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso memperkirakan korporasi membutuhkan kredit  modal kerja sekitar Rp81 triliun pada 2021. 

Untuk tahun ini, agar bisa bangkit dan bertahan menghadapi pandemi, korporasi butuh modal kerja Rp50 triliun.

"Kami dapat angka bahwa untuk sampai dengan Desember 2020 ini perlu pertambahan modal kerja Rp50 triliun.  Ini informasi yang perlu kami ungkapkan, belum lagi nanti di 2021 lebih besar lagi. Kita perkirakan 2021 Rp81 triliun tambahan modal kerjanya untuk korporasi yang di atas Rp10 miliar sampai dengan Rp1 triliun," ujarnya dalam konferensi pers Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Nota Kesepahaman Program Penjaminan Pemerintah Kepada Korporasi Padat Karya Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional secara virtual, Rabu (29/7).

Oleh karenanya ia mengapresiasi langkah pemerintah dalam pemberian insentif berupa penjaminan kredit modal kerja bagi korporasi padat karya non UMKM dan non BUMN yang penjaminannya dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PT Penjaminan Infrastuktur Indonesia (PII).

Penjaminan kredit modal kerja bagi korporasi padat karya non UMKM dan non BUMN itu dianggarkan sebesar Rp100 triliun hingga 2021. Pemerintah akan menjamin kredit korporasi prioritas sebesar 80% dan 20% dijamin oleh perbankan. 

Sedangkan bagi korporasi yang tidak masuk dalam prioritas, pemerintah akan menjamin kreditnya sebesar 60% dan 40% sisanya menjadi tanggung jawab perbankan.

Begitu pun dengan imbal jasa yang akan dibayarkan pemerintah dalam penjaminan kredit modal kerja. Negara akan membayarkan 100% imbal jasa kredit modal kerja yang mencapai Rp300 miliar. Sedangkan kredit modal kerja di atas Rp300 miliar hingga Rp1 triliun, pemerintah akan membayarkan imbal jasa hingga 50%.

"Jadi ini insentif yang cukup besar, suku bunganya ini pasti lebih murah. Kita perkirakan hitung-hitungan dengan cost yang lebih murah saat ini bisa sekitar 7% mestinya untuk korporasi," tutur Wimboh.

Oleh karenanya, ia meminta kepada perbankan untuk ikut memahami kondisi dan situasi pemulihan ekonomi dari dampak pandemi. Perbankan dan dunia usaha diajak untuk berdiskusi bersama mengenai hitungan insentif dan potensi rendahnya suku bunga kredit oleh perbankan.

"Tolong kita sama-sama kita komunikasikan, kita hitung, nanti inilah yang insentif ini perlu diketahui oleh para pengusaha," pungkasnya.

Untuk diketahui, ada 15 bank yang akan menyalurkan kredit kepada korporasi dalam program penjaminan kredit modal kerja bagi korporasi non BUMN dan non UMKM ini yaitu, Bank Danamon, HSBC Indonesia, ICBC Indonesia, Maybank Indonesia, MUFG Bank Indonesia, Resona Bank Indonesia, Standard Chartered Indonesia, UOB Indonesia, BCA, DBS, BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri dan Bank DKI. (E-1)