Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Nasional Demokrat (NasDem) tidak setuju dengan kebijakan pemberian dana talangan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, dalam rapat kerja dengan direksi Garuda Indonesia, Rabu (15/7).
"Agak tidak masuk akal, ketika dana dari pemerintah itu masuknya dana pinjaman. Kami tidak setuju melalui mekanisme tersebut," ungkap Martin dalam keterangan resmi.
Martin mengatakan pihaknya setuju menyelamatkan perusahaan pelat merah tersebut. Namun, bukan dengan cara pembagian dana talangan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Baca juga: Pemerintah Suntik Dana Talangan Rp19,6 T untuk Lima BUMN
Lebih lanjut, dia meminta Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, untuk melakukan penghematan. Diketahui, perseroan memiliki utang mencapai US$ 2,2 miliar atau setara Rp 32 triliun.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan pembagian dana talangan sebesar Rp 19,6 triliun menyasar lima perusahaan BUMN. Dana pinjaman itu harus dikembalikan kepada pemerintah beserta bunganya.
"Dana talangan untuk lima perusahaan BUMN, yakni Garuda Indonesia Rp 8,5 triliun, KAI Rp 3,5 triliun, Perumnas Rp 650 miliar, Krakatau Steel Rp 3 triliun dan Perkebunan Nusantara Rp 4 triliun," papar Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI beberapa waktu lalu.(OL-11)
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Posisi Indonesia dalam BOP seharusnya tidak sekadar administratif, melainkan menjadi instrumen penekan bagi pihak-pihak yang mencederai kesepakatan damai.
Ketiadaan kursi legislatif berdampak pada minimnya sumber daya politik dan operasional partai, termasuk tidak adanya kantor untuk menjalankan aktivitas organisasi.
PRESIDEN Prabowo Subianto mendorong industri penerbangan nasional khususnya Garuda Indonesia agar tidak tertinggal dari pesatnya perkembangan teknologi global.
SEKRETARIS Kabinet Teddy Indra Wijaya membantah isu yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menggunakan dua pesawat kepresidenan setiap kali melakukan kunjungan ke luar negeri.
Seluruh prosedur keselamatan dijalankan sesuai standar operasional. Pilot dinilai mampu mengendalikan situasi hingga pesawat mendarat dengan aman di Sydney.
Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Glenny H Kairupan menegaskan tidak ada awak kabin yang mengalami cedera serius dalam insiden turbulensi penerbangan GA 712 rute Jakarta–Sydney.
Anggota Komisi VI DPR RI, Christiany Eugenia Tetty Paruntu, menyoroti penataan manajemen dan arah transformasi baru Garuda Indonesia pascapengangkatan direksi baru.
Penyelamatan Garuda harus dimulai dari sektor operasional yang selama ini membebani keuangan. Proses pemulihan penuh membutuhkan waktu dua tahun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved