Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Nasional Demokrat (NasDem) tidak setuju dengan kebijakan pemberian dana talangan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, dalam rapat kerja dengan direksi Garuda Indonesia, Rabu (15/7).
"Agak tidak masuk akal, ketika dana dari pemerintah itu masuknya dana pinjaman. Kami tidak setuju melalui mekanisme tersebut," ungkap Martin dalam keterangan resmi.
Martin mengatakan pihaknya setuju menyelamatkan perusahaan pelat merah tersebut. Namun, bukan dengan cara pembagian dana talangan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Baca juga: Pemerintah Suntik Dana Talangan Rp19,6 T untuk Lima BUMN
Lebih lanjut, dia meminta Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, untuk melakukan penghematan. Diketahui, perseroan memiliki utang mencapai US$ 2,2 miliar atau setara Rp 32 triliun.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan pembagian dana talangan sebesar Rp 19,6 triliun menyasar lima perusahaan BUMN. Dana pinjaman itu harus dikembalikan kepada pemerintah beserta bunganya.
"Dana talangan untuk lima perusahaan BUMN, yakni Garuda Indonesia Rp 8,5 triliun, KAI Rp 3,5 triliun, Perumnas Rp 650 miliar, Krakatau Steel Rp 3 triliun dan Perkebunan Nusantara Rp 4 triliun," papar Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI beberapa waktu lalu.(OL-11)
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengingatkan agar proses pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra tidak dibarengi dengan narasi yang berpotensi memecah belah.
Seluruh prosedur keselamatan dijalankan sesuai standar operasional. Pilot dinilai mampu mengendalikan situasi hingga pesawat mendarat dengan aman di Sydney.
Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Glenny H Kairupan menegaskan tidak ada awak kabin yang mengalami cedera serius dalam insiden turbulensi penerbangan GA 712 rute Jakarta–Sydney.
Anggota Komisi VI DPR RI, Christiany Eugenia Tetty Paruntu, menyoroti penataan manajemen dan arah transformasi baru Garuda Indonesia pascapengangkatan direksi baru.
Penyelamatan Garuda harus dimulai dari sektor operasional yang selama ini membebani keuangan. Proses pemulihan penuh membutuhkan waktu dua tahun.
Suntikan dana ini akan memperkuat struktur permodalan dan memastikan keberlanjutan pencatatan saham Garuda di Bursa Efek Indonesia.
Setiap pelanggan dapat melakukan satu kali penukaran pada setiap skema mulai dari 30.000, 150.000, dan 300.000 poin.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved