Headline

Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

Airlangga Minta Dukungan Dubes UE Hadapi Kampanye Negatif Sawit

M. Ilham Ramadhan Avisena
30/6/2020 21:16
Airlangga Minta Dukungan Dubes UE Hadapi Kampanye Negatif Sawit
Petani kelapa sawit membongkar muatan tandan buah sait (TBS)(Antara/Aswaddy Hamid)

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta dukungan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Piket terkait kampanye negatif negara Eropa soal minyak sawit.

"Kami meminta dukungan untuk menghadapi kampanye negatif tersebut dan memperbaiki komunikasi antara Indonesia dan EU (Europe Uninon)," kata Airlangga dikutip dari keterangan resmi, Selasa (30/6).

Diketahui industri minyak sawit menghadapi tantangan dan diskriminasi di negara-negara Eropa. Diskriminasi tersebut menjadi target kampanye negatif Uni Eropa mulai dari segi lingkungan, sosial ekonomi, hak asasi manusia hingga kesehatan.

Bahkan negara Uni Eropa mengeluarkan kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II/Delegated Regulation (DR) UE dan aturan turunannya seperti pengenaan bea masuk anti dumping bagi produk minyak kelapa sawit oleh negara Uni Eropa.

Padahal pemerintah Indonesia telah menerbitkan Keputusan Presiden untuk meningkatkan standar pengelolaan industri kelapa sawit melalui sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) serta National Action Plan of Sustainable Palm Oil.

"Rencana aksi tersebut sudah dibicarakan oleh beberapa stakeholder terkait dalam sesi diskusi yang transparan dan berimbang," tutur Airlangga.

Baca juga : Potensi Ekspor Tinggi, Porang Mulai Berkembang di Sulsel

Bahkan, lanjutnya, ISPO telah diakui dan dipromosikan oleh Komite Olimpiade Tokyo 2020 bersama dengan RSPO dan MSPO. Hal ini menunjukkan bahwa ISPO sudah diakui secara internasional, khususnya negara konsumen.

Tantangan serupa juga terjadi pada industri nikel Indonesia. Kebijakan pemerintah yang melarang ekspor nikel digugat oleh Uni Eropa melalui forum Dispute Settlement World Trade Organization (WTO).

"Proses konsultasi dengan UE telah dilakukan di WTO, Jenewa, Swiss pada 30 Januari 2020 yang dipimpin Wakil Menteri Perdagangan RI," terang Airlangga.

Selain itu, Airlangga juga membahas ihwal perkembangan Indonesia-UE Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Rangkaian perundingan Indonesia-UE CEPA disebut sedang dalam proses finalisasi.

Sebagai bentuk kerja sama ekonomi yang komprehensif, lanjutnya, CEPA akan memberi dampak positif bagi hubungan ekonomi, perdagangan dan investasi kedua pihak.

"Kami percaya penyelesaian perundingan Indonesia-UE CEPA yang tepat waktu sesuai jadwal akan mengirim pesan kuat bagi dunia, bahwa kerja sama ekonomi yang baik antar negara tentu akan membawa hasil positif bagi kepentingan ekonomi masing-masing negara, terutama dalam masa penuh tantangan seperti saat ini," pungkas Airlangga. (OL-7)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Ghani Nurcahyadi
Berita Lainnya