Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menegaskan tetap berkomitmen menyediakan pangan bagi 267 juta penduduk dengan mencanangkan target beberapa komoditas pada 2021.
Menurut Mentan SYL, persoalan pangan sangat penting dan harus dikelola sungguh-sungguh. Karena itu, pernyataannya di tengah rapat, untuk mundur sebagai menteri jika target diturunkan, dimaknai sebagai ketidakrelaannya atas penurunan terget produksi pangan yang dismpaikan beberapa pihak.
"Bila ada yg berpikir menurunkan target produksi, saya berdiri paling depan menolak. Buat saya petani dan rakyat harus dibela kepentingannya. Rakyat pangannya harus kita cukupi dengan tangan kita sendiri," tegas Syahrul di Komplek Parlemen DPR RI, jakarta, Senin (22/6).
SYL menegaskan bahwa produksi pangan wajib hukumnya dipenuhi dengan upaya negara sendiri. "Bukan bergantung dari ketersediaan impor, karenanya dirinya bertekad terus meningkatkan produksi nasional, khususnya pangan strategis," ujarnya.
Ia mengakui, pandemi Covid-19 secara langsung maupun tidak langsung menjadi ancaman dan tantangan bagi upaya menjamin ketersediaan pangan. Karena distribusi pangan dan kapasitas produksi, menurutnya, mengalami gangguan.
“Tapi kami di Kementan bersama para pejabat kementan, para gubernur, bupati, camat, dan para petani tetap optimistis dengan target yang sudah kami tetapkan. Karena ini merupakan kebutuhan nasional,” ujarnya.(OL-09)
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan aneka cabai di Provinsi Jawa Barat dalam kondisi sangat aman untuk kebutuhan menjelang Ramadan dan Idul fitri 2026.
Kementerian Pertanian menargetkan distribusi 4 juta dosis vaksin PMK secara nasional sepanjang 2026.
Untuk itu semua jagal wajib menjaga stabilitas harga karkas sehingga harga daging di Pasar tidak lebih dari Rp130.000/kg
Komisi IV DPR RI mendorong penguatan sarana dan prasarana laboratorium berstandar internasional, pemenuhan alat identifikasi penyakit PMK.
PVTPP Kementan mendeklarasikan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yang dirangkaikan dengan peluncuran aplikasi Siperintis.
Amran menilai, praktik penyelundupan pangan sebagai tindakan yang mencederai kepentingan bangsa dan petani.
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved