Bappenas: Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial Jadi Fokus 2021

MENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyebutkan, pada 2021 fokus dan strategi prioritas nasional ialah mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan reformasi sosial.

Pada pemulihan ekonomi, pemerintah akan berfokus pada industri maufaktur, pariwisata dan investasi sebagai pengungkit pertumbuhan. Sementara reformasi sosial mencakup sistem kesehatan, perlindungan sosial dan ketahanan bencana.

Di sektor manufaktur, kata Suharso, telah membukukan catatan yang tidak baik akibat pandemi. Pasalnya, dari 18 juta tenaga kerja yang bekerja di sektor manufaktur sebanyak 9,8 juta tenaga kerja telah di-PHK atau dirumahkan.

"Itu mengakibatkan utilisasi rendah sekali. Karenanya, kita berharap kontribusi manufaktur pada 2021 bisa dipulihkan kembali," kata Suharso dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI dengan agenda pembahsan Asumsi Dasar Krangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2021 di gedung DPR, Jakarta, Senin (22/6).

Pun demikian di sektor pariwisata, jumlah kunjungan wisatawa nusantara dan mancanegara berkurang signifikan akibat pandemi. Padahal sektor turunan di bidang pariwisata juga amat luas dan akhirnya akan mempengaruhi perekonomian nasional.

Pemulihan di sektor pariwisata, imbuh Suharso, kemungkinan akan berpola U shape atau L shape. Itu menyebabkan di tahun ini sektor tersebut akan terkapar karena pandemi.

"Target 2021 kita koreksi menjadi 4,8 (juta wisatawan) - 8,5 (juta wisatawan) dan kita bandingkan itu tidak sampai separuh dari 2019. Jumlah wisman akan turun, wisnus turun dan kontribusi PDB mudah-mudahan tetap sama," ujarnya.

Baca juga: OJK: Dukung Pemulihan Ekonomi 2021, Pertumbuhan Kredit Capai 9%

Sementara pada reformasi sosial, salah satunya ialah reformasi dalam sistem perlindungan sosial. Itu meliputi peningkatan kualitas data penerima bansos yang dilakukan secara bertahap.

Selain itu, pemerintah juga ingin menggabung beberapa program bantuan sosial sehingga menjadi terintegrasi berdasarkan tingkat pendapatan penerima bantuan. Kemudian pemerintah juga akan memperbaiki sistem ketahanan bencana yang terkait dengan kebencanaan nonalam seperti pandemi covid-19.

Adapun di 2021, sasaran pembangunan nasional akan meliputi pengurangan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, gini ratio dan indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di September 2019, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 9,22%. Di tengah pandemi dan tanpa intervensi pemerintah, kata Suharso, angka tersebut akan naik menjadi 10,63% atau setara 4 juta orang.

"Dengan intervensi kita bisa menekan meski tetap bertambah di bawah 1 juta dan mudah-mudahan rasionya masih bisa satu digit. Pada 2021, kita berharap ditargetkan 9,2%-9,7%," jelas Suharso.

Sementara tingkat pengangguran terbuka, pada 2020 sedianya ditargetkan berada dikisaran 7,7%-9,1%. Namun karena adanya pandemi covid-19, jumlahnya diperkirakan naik 4 juta sampai 5,5 juta penganggur.

"Dan kalau itu terus, dikhawatirkan pada 2021 pengangguran akan mencapai 10,7-12,7 juta orang. Jadi kita berharap bisa dikembalikan setidaknya mendekati sebelum pandemi," ujar Suharso.

Kemudian pada indeks pembangunan manusia pemerintah tetap menargetkan posisinya berada dikisaran 72,78 poin hingga 72,95 poin. Begitu pula dengan gini ratio yang ditargetkan berada di kisaran 0,377 hingga 0,379. (A-2)