Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH akan mengucurkan dana segar berupa penyertaan modal negara (PMN) dan dana talangan sebesar Rp52,57 triliun kepada 12 Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dukungan terbesar diberikan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yakni mencapai Rp45,4 triliun.
"Dana tersebut akan digunakan untuk memenuhi subsidi diskon tarif listrik yang diperpanjang kepada golongan penerima manfaat serta pembayaran kompensasi dari piutang pemerintah," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani usai mengikuti rapat terbatas, Rabu (3/6).
Lalu, PT Hutama Karya yang memperoleh tambahan PMN dari Rp3,5 trliun menjadi Rp11 triliun. Perum Bulog juga menjadi salah satu perseroan yang menerima dana segar besar yakni Rp10,5 triliun. "Kita berikan karena Bulog mendukung operasi pasar dan bantuan sosial," tuturnya.
Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) akan mendapat PMN sebesar Rp6 triliun dan PMN nontunai Rp268 miliar.
"Dana itu akan digunakan sebagai program penjaminan kredit modal kerja darurat yang dijalankan PT Jamkrindo dan PT Askrindo," lanjut Ani.
PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan mendapat dana talangan sebesar Rp3,5 triliun.
PT Permodalan Nasional Madani juga mendapat PMN Rp2,5 triliun. "PMN untuk PNM diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dalam memberikan dukungan kepada usaha ultra mikro di bawah Rp10 juta," tuturnya.
Perumnas akan mendapat dana sebesar Rp650 miliar dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia mendapat Rp500 miliar.
Di luar itu, ada PTPN, Garuda Indonesia, PT Krakatau Steel, dan Pertamina yang akan mendapat suntikan dana sebagai dukungan kerja.
Ani mengungkapkan seluruh BUMN tersebut layak mendapat dana bantuan karena dianggap memiliki pengarus besar terhadap penyelenggaran hajat hidup masyarakat secara luas
"Peranan BUMN dari sisi sovereign memiliki exposure yang besar terhadap sistem keuangan dan dimiliki pemerintah dengan aset total yang cukup besar," sambung menteri yang kerap disapa Srimul itu.
Ia memastikan bersama Menteri BUMN Erick Thohir telah mengalkulasi matang sebelum memutuskan untuk memberi suntikan dana kepada seluruh BUMN tersebut.
"Kita melakukan penelitian terhadap kebutuhan BUMN terebut sehingga sudah masuk di dalam postur APBN. Ke depannya, kita akan tetap meneliti kebutuhan dan apa yang sudah kita berikan kepada BUMN itu agar mereka bisa memperbaiki kinerja dan tanggung jawab," tandasnya. (x-15)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Sri Mulyani dikenal luas sebagai salah satu Menteri Keuangan terbaik Indonesia dengan masa jabatan terlama, sekaligus sosok perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut.
Posisi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan berakhir pada 8 September 2025 setelah reshuffle Presiden Prabowo. Kepergiannya diwarnai kontroversi. Simak rangkuman isu yang mengemuka.
Blavatnik School of Government (BSG) Oxford menjadi sorotan. Kenali misi BSG, program prestisius Distinguished Public Service Fellow, serta deretan tokoh global yang pernah mengajar.
Sri Mulyani Indrawati resmi bergabung sebagai pengajar dalam program World Leaders Fellowship 2026 di Blavatnik School of Government, University of Oxford. Ini Profilnya.
Purbaya sudah membuka penyelewengan. Kini, menjadi tugas penegak hukum menindaklanjuti. Maukah mereka?
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memotong anggaran transfer ke daerah (TKD) dan dinilai lebih baik dari Sri Mulyani
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved