Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGURUS Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) yakin Presiden Joko Widodo memiliki kepedulian dan perhatian yang tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat petani, termasuk petani tembakau.
Karena itu dibutuhkan uluran program nyata untuk menyelamatkan ekonomi petani di tengah pandemi virus korona.
“Kami yakin Presiden Jokowi tidak mendengarkan intervensi organisasi internasional yang terus berusaha mematikan Industri hasil tembakau nasional,” ungkap Ketua APTI Provinsi Jawa Barat, Suryana dalam keterangan resmi, Senin (1/6).
Menurutnya, pemerimtah harus betul-betul melindungi industri hasil tembakau (IHT) karena merupakan salah satu sumber pemasukan negara yang besar. Kemudian pemerintah mesti mengutamakan hasil tembakau petani ketimbang impor.
Kenaikan cukai yang terus-menerus juga bisa menyebabkan menurunnya kesejahteraan semua yang terlibat di IHT.
"Kami tidak setuju apabila pemerintah kembali menaikan cukai tembakau karena akan berdampak pada kesejahteraan petani karena para pengusaha IHT akan menekan harga jual tembakau dari petani untuk mengurangi biaya produksi,” tegasnya.
Perlu diketahui, di Jawa Barat terdapat 89.600 kepala keluarga yang berprofesi sebagai petani tembakau berikut 250 ribu tenaga kerja yang terlibat di perkebunan tembakau.
"Mereka bisa menjadi pengangguran bila tidak diperhatikan pemerintah seperti dengan menaikan cukai dan membuka kran impor tembakau," pungkas Suryana. (E-1)
SERANGAN organisme pengganggu tanaman (OPT) atau hama tikus yang semakin masif di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, memaksa para petani mengambil langkah ekstrem.
Mak Comblang Project, sebuah inisiatif yang bertujuan mempertemukan langsung petani dengan dapur MBG.
Kehadiran personel TNI dan dukungan pemerintah provinsi memberikan suntikan semangat baru bagi petani serta pemerintah daerah, terutama di tengah tantangan keterbatasan fiskal.
Kementan memulai tahap rehabilitasi lahan sawah pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra.
KENAIKAN Nilai Tukar Petani (NTP) periode 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai tidak langsung cerminkan petani semakin sejahtera.
Pupuk bersubsidi kini lebih murah dan mudah ditebus. HET turun 20%, petani Garut sudah bisa tebus pupuk sejak awal 2026.
Bea Cukai Atambua melakukan penindakan terhadap peredaran barang kena cukai (BKC) berupa hasil tembakau/rokok ilegal sebanyak 11 juta batang.
Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menahan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran (HJE) pada 2026 dinilai sebagai langkah realistis.
Industri Hasil Tembakau (IHT) nasional menunjukkan kinerja ekspor yang melonjak signifikan dari tahun ke tahun.
GUBERNUR Jawa Barat, Dedi Mulyadi menilai keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran (HJE) pada 2026 sudah tepat.
KEPUTUSAN pemerintah untuk tidak menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Harga Jual Eceran (HJE) pada tahun 2026 mendapat apresiasi dari pelaku industri rokok elektrik.
LEMBAGA riset kebijakan publik Indodata menegaskan bahwa kebijakan fiskal yang baik harus berangkat dari data yang valid, terukur, dan berbasis bukti.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved