Petani dan Nelayan Dapat Insentif

PEMERINTAH akan memberi insentif kepada petani dan nelayan karena dinilai berkontribusi besar dan berperan sangat strategis menjaga produksi bahan pangan di masa pandemi covid-19.

Pemerintah telah mendata 2,7 juta petani dan 1 juta nelayan ser ta petambak yang masuk golongan miskin. “Mereka akan diberikan bantuan sosial berupa paket sembako, uang tunai, serta subsidi tarif listrik,” kata Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas, kemarin.

Menurut Presiden, ada beberapa skema yang digunakan untuk membantu para pejuang pangan tersebut. Pertama, melalui program jaring pengaman sosial. “Tujuan utama program ini untuk meringankan beban biaya konsumsi rumah tangga dari petani dan nelayan miskin,” ujar Jokowi.

Skema kedua, pemberian subsidi bunga kredit. Dalam ke adaan sulit sekarang ini, pemerintah akan merelaksasi pemba yaran angsuran dan memberi subsidi bunga kredit kepada para nelayan dan petani. “Skema ketiga, pemerintah akan memberi stimulus berupa modal kerja demi menjaga keberlangsungan produksi di tengah pandemi. Penyaluran modal kerja akan dilakukan melalui per luasan program KUR,” jelas Kepala Negara.

Petani dan nelayan yang tidak terjangkau perbankan, imbuh Presiden, akan mendapat sokongan melalui program Ultramikro dan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar).

Presiden juga meminta agar prosedur untuk mendapat modal kerja itu dipermudah, dibuat sederhana, dan tidak berbelit-belit sehingga petani dan petambak bisa cepat memperoleh dana yang dibutuhkan.

Skema yang terakhir, sambung Jokowi, menerapkan kebijakan nonfiskal yang bisa dilakukan dengan menjamin kelancaran rantai pasok. Di kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan kementeriannya mengusulkan stimulus anggaran sebesar Rp1,024 triliun.

Dana sebesar itu akan digunakan untuk membantu sekitar 1,1 juta nelayan dan petambak yang terdampak pandemi covid-19 tapi belum memper oleh bantuan sosial dari pemerintah.

Menteri Sosial Juliari Batubara menambahkan pihaknya terlebih dulu akan melakukan pemadanan terhadap 1,1 juta nelayan dan petambak yang dilaporkan Menteri Kelautan dan Perikanan. “Kita lihat apakah mereka sudah masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau belum,” paparnya.

Mensos juga menjamin produk-produk dari nelayan akan diprioritaskan untuk masuk warung pembayaran elektronik (e-Warong) yang menyediakan bahan pokok bersubsidi. (Pra/Ant/X-7)