Apindo: New Normal harus Dibarengi dengan Protokol Kesehatan Baru

WAKIL Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi Mentri BUMN Erick Thohir yang mau menjadikan BUMN sebagai inisiator dan percontohan untuk mencoba memulai kondisi kerja new normal ketika pandemi masih berlangsung dan terus menyebar seperti saat ini.

"Bila skenario new normal ini berhasil dilakukan tanpa meningkatkan penyebaran wabah secara eksponensial di tempat kerja, tentu ini akan berkontribusi mendorong pergerakan ekonomi nasional yang lebih tinggi dari saat ini walaupun belum bisa setinggi pada pra-pandemi," ungkapnya kepada Media Indonesia, Jumat (22/5).

Meskipun demikian, Shinta juga menyadari bahwa jumlah penderita covid-19 tentunya akan tetap meningkat karena bertambahnya jumlah testing yang dilakukan.

Oleh karena itu, menurutnya saat ini yang lebih penting ialah memerhatikan kurva persentase yang terdampak dan juga melakukan evaluasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) per wilayah.

"Prinsipnya kita harus bisa hidup dengan virus ini sampai vaksin ditemukan. Makanya kita harus mulai aktivitas dengan new normal," sambungnya.

Menurut Shinta kondisi new normal akan membutuhkan protokol kesehatan yang baru bagi masyarakat, pelaku usaha dan pekerja serta transisi dari kondisi PSBB.

Baca juga: Hipmi: Pasar Sambut Positif Kebijakan Pemerintah

Pasalnya belum tentu tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan baru tersebut akan tinggi sehingga kondisi penyebaran wabahnya akan turun.

"Di samping itu, skenario tersebut juga perlu dipertimbangkan perubahan kapasitas layanan kesehatan di daerah-daerah, di mana new normal ini dilakukan. Idealnya, kondisi new normal disertai dengan peningkatan kapasitas layanan kesehatan untuk mendeteksi dan mengobati pandemi karena ada kemungkinan 50-50 bahwa new normal menciptakan surge of patients bila protokol kesehatan new normal tidak berhasil menghentikan wabah seperti yang diharapkan," pungkasnya.

Shinta kembali menegaskan bahwa skenario new normal harus dibuat lebih realistis dengan penekanan pada protokol kesehatan baru dalam kondisi new normal yang perlu disosialisasikan dan di-enforce kepada pelaku usaha, pekerja dan masyarakat.

Selain itu, beberapa faktor juga perlu diperhatikan seperti faktor perubahan kapabilitas layanan kesehatan serta faktor transisi PSBB agar potensi terjadinya second wave pandemi pascadiberlakukannya kondisi new normal ini menjadi kurang dari 50%.

"Yang paling penting tidak mengorbankan kepentingan pengendalian wabah, dan pada saat yang sama bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi senormal mungkin," tutup Shinta. (A-2)