Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
MENGACU data Badan Pusat Statistik (BPS), Presiden Joko Widodo menyatakan terjadi deflasi bahan pangan sebesar 0,13% pada April 2020.
Hal tersebut mengindikasikan adanya penurunan daya beli masyarakat pada periode tersebut.
Baca juga: Inflasi April Tercatat Melambat
“Ini ada indikasi penurunan permintaan bahan pangan. Artinya daya beli masyarakat menurun,” ujar Jokowi, sapaan akrabnya, saat memimpin rapat terbatas, Rabu (13/5).
Penurunan daya beli, lanjut dia, akibat pandemi covid-19 yang mengguncang perekonomian. Banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Sehingga, kemampuan belanja rumah tangga terganggu.
Pemerintah berupaya mengantisipasi penurunan daya beli dengan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan terdampak pandemi.
Baca juga: Covid-19 Guncang Ekonomi, KSPI Khawatirkan PHK Massal
Sebanyak 9 juta kepala keluarga (KK) mendapat Bantuan Sosial Tunai (BST). Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa juga disediakan untuk 11 juta KK. Di luar itu, ada beberapa bantuan sosial existing yang terus disalurkan. Seperti, Bantuan Pangan Nontunai dan Program Keluarga Harapan (PKH).
"Kita harapkan ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat," pungkas Kepala Negara.(OL-11)
SUMATRA Utara berisiko menghadapi tekanan ekonomi yang lebih dalam jika tren deflasi berlanjut pada Juli 2025.
INFLASI bulanan pada Juni 2025 tercatat sebesar 0,19%, ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,07 pada Mei menjadi 108,27.
BPS mencatat deflasi Gabungan Kota Indeks Harga Konsumen (IHK) DIY Mei 2025 sebesar -0,15% (mtm), turun dibandingkan realisasi April 2025 yang mengalami inflasi sebesar 1,67% (mtm).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi deflasi sebesar 0,37% pada Mei 2025. Angka ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di April 2025 yang mengalami inflasi 1,17%.
BPS mencatat inflasi Jakarta pada April 2025 sebesar 1,44%, terutama bersumber dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kelompok perawatan pribadi dan jasa
PENURUNAN harga sejumlah komoditas pangan dalam sepekan terakhir membuka potensi terjadinya deflasi di Sumatra Utara pada April 2025.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved