Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan perkembangan terkini mengenai lelang SBN di pasar perdana yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan pada Selasa (28/4) lalu di mana pemerintah berhasil mendapatkan Rp16,6 triliun.
Pada perdagangan SBN kemarin, Perry mengatakan bahwa pemerintah telah menaruh target lelang di angka Rp20 triliun dengan target maksimal Rp40 triliun. Sementara itu, angka bid yang masuk pada lelang kemarin dikatakan telah mencapai angka Rp44,4 triliun.
"Dalam lelang itu, BI sebagai nonkompetitif bid, artinya kita nge-bid tapi nggak dihitung dalam perhitungan harga. Kita hanya sampaikan jumlahnya dan harganya ditentukan dari bid oleh pasar. BI tidak ikut dalam perhitungan harga di pasar itu," ungkapnya dalam video conference, Rabu (29/4).
Lebih lanjut, menurut Perry sesuai dengan nota kesepahaman antara BI dan Kemenkeu di pasar nonkompetitif, BI diperbolehkan mengajukan bid maksimum sebanyak 25%.
Dengan demikian, BI mampu mengajukan Rp10 triliun salam lelang tersebut. Namun, Perry mengatakan bahwa pihaknya ingin terlebih dahulu mengedepankan pelaku pasar.
"Sehingga dalam non kompetitig bid kami mengajukan Rp7,5 triliun. Bid yang masuk jumlahnya Rp44,4 triliun di antaranya Rp7,5 triliun dari BI. Itu tidak mempengaruhi di dalam perhitungan rata-rata yield kemarin," ujar Perry.
"Berapa yang kemudian dimenangkan kemarin dari bid Rp44,4 triliun. Dari pengumuman pemerintah, dimenangkan Rp16,6 triliun diantaranya Rp2,3 triliun dari BI dan Rp14,3 triliun sisanya dari pasar," sambungnya.
Baca juga: BI Prediksi Inflasi April 2020 akan Mencapai 0,18%
Tentu saja dengan kesepakatan bersama dengan BI dan pemerintah dalam hal target, Perry menyampaikan bahwa lelang SBN kemarin tidak terpenuhi. Maka dsri itu, hari ini pemerintah kabarnya akan kembali membuka lelang tambahan dengan harga yield 10 tahun 8,08%.
"Pemerintah hari ini saya dengar akan membuka lelang tambahan dengan harga seperti kemarin targetnya Rp23,38 triliun karena sisa target kemarin," kata Perry.
Di lelang tambahan ini, dia pun menyebutkan bahwa BI bisa mengajukan bid atau penawaran dengan jumlah yang sama seperti lelang SBN kemarin yakni Rp7,5 triliun.
Perry pun mengatakan jika pada lelang kedua atau lelang tambahan ini juga belum memenuhi target, pemerintah bisa melakukan lelang tahap ketiga
"Kalau belum cukup juga bagaimana? Nanti bisa tahap ketiga yaitu private placement, bisa perbankan, BI atau pemerintah. Harganya mengacu pada harga pasar terkini, sesuai yang diterbitkan oleh PHEI (Penilai Harga Efek Indonesia)," pungkasnya. (A-2)
Alphabet (Google) berencana menghimpun dana melalui obligasi untuk mendanai infrastruktur AI.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mengajak masyarakat untuk mengalokasikan investasi mereka ke SBN.
PT Pollux Hotels Group Tbk memperkuat strategi kebutuhan dan struktur pendanaannya dengan menerbitkan Obligasi Terkait Keberlanjutan I Tahun 2025 senilai maksimal Rp500 miliar.
SMF menilai kebijakan Bank Indonesia yang menetapkan obligasi SMF sebagai underlying transaksi repo, akan membuka kembali minat investor t
SBN akan memperluas ekosistem aset digital yang terukur dan sesuai regulasi guna mendukung pertumbuhan sektor keuangan digital nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons usulan Luhut Binsar Pandjaitan soal suntikan dana Rp50 triliun ke INA, dengan syarat dialokasikan ke sektor riil, bukan obligasi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved