Makin Terang Skema Penggunaan Dana Pemulihan Rp150 Triliun

Ekonom senior yang juga menteri keuangan 2013-2014 Chatib Basri menyebutkan, pemerintah merupakan katup pengaman ekonomi nasional dalam masa krisis yang diakibatkan oleh pandemi covid-19.

Kondisi saat ini menurutnya berbeda dengan masa krisis pada 1998 dan 2008 di mana Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dapat menjadi tulang punggung perekonomian.

Krisis kali ini telah memukul hampir semua sektor perekonomian, tak terkecuali UMKM. Permintaan menurun, produksi yang terganggu dan menurunnya daya beli masyarakat menjadi sebab utama sektor UMKM tidak bisa perkasa seperti pada krisis sebelumnya.

"Katup pengamannya adalah pemerintah, karena ini wabah. Kalau dulu (krisis moneter) 1998,  itu bisa membagi kelas sosial dan ekonominya. Tapi ini wabah, itu mau dia kaya atau miskin ya kena terdampak. Makanya pencadangan yang Rp150 triliun itu bergantung pemerintah, apakah bentuknya penempatan di bank, investasi atau penjaminan yang bisa diberikan ke UMKM,  itu bisa dilakukan," tutur Chatib dalam kuliah umum secara daring bertajuk Strategi APBN di Tengah Covid-19 dan Ancaman Resesi Ekonomi Global, Selasa (21/4).

Menanggapi hal tersebut, di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menuturkan, penggunaan anggaran Rp150 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional masih terus dikaji formulasinya. Akan tetapi, setidaknya dinyatakan pemulihan ekonomi itu ditujukan pada UMKM.

Skema penyalurannya, kata Askolani, masih dalam pertimbangan guna memastikan nantinya akan memberikan dampak yang nyata dalam mendukung upaya pemerintah untuk memulihkan kembali ekonomi akibat pandemi.

"Dukungan pembiayan Rp150 triliun itu akan kita link dengan kegiatan sektor keuangan di perbankan, sehingga channeling dukungan ke UMKM nanti akan dilakukan pemerintah melalui perbankan dan bisa membantu untuk mengimplementasikan apakah mereka merestrukturisasi pinjaman mereka, hubungan ke depan. Ini sudah menjadi pemikiran dan paket kebijakan pemerintah dari segi belanja dan pembiayaan," pungkas Askolani. (E-1)