Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) terus melakukan upaya penanganan dampak Covid-19 melalui berbagai cara. Salah satunya dengan mempercepat program bantuan sarana produksi untuk memenuhi kebutuhan pangan selama bulan puasa dan Hari Raya Lebaran 2020 mendatang.
Mengenai hal ini, anggota Komisi IV DPR RI, Maria Lestari, meminta Kementerian Pertanian (Kementan) terus memfokuskan programnya pada percepatan bantuan sarana dan prasarana, terutama pada program padat karya tahap dua untuk intensifikasi padi, jagung, dan kedelai.
"Saya berharap agar strategi ini bisa segera dikoordinasikan dengan seluruh stakeholder. Bagi saya, keberadaaan program pertanian untuk petani kecil adalah sebuah keniscayaan. Tentu saya juga berharap pemerintah memberikan perlindungan kepada para petani," ujar Maria dalam rapat kerja DPR-Kementan yang digelar melalui video conference, Kamis (16/4).
Di tempat yang terpisah, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa distribusi bantuan sudah dilakukan sejak pemerintah menetapkan darurat Covid-19. Menurut Mentan, bantuan itu meliputi alat mesin pertanian (alsintan), benih, bibit, pupuk, pakan ternak, obat hewan, vaksin serta bantuan sarana produksi lainnya yang difokuskan pada penyediaan kebutuhan bahan pokok bagi 267 juta penduduk Indonesia.
"Di samping itu, kami juga mengakselerasi produksi pertanian, khususnya melalui kegiatan padat karya seperti perbaikan sarana irigasi, gerakan tanam, pengendalian OPT (organisme penggangu tanaman) dan panen. Semuanya mempekerjakan tenaga kerja yang kehilangan penghasilan akibat dampak ekonomi dari pandemi ini," katanya.
Selain itu, Kementan mendorong kelancaran distribusi bahan pangan pokok seperti beras, jagung, bawang merah, bawang putih dan cabai besar melalui kerjasama dengan layanan aplikasi jasa Gojek dan Grab.
"Bahkan kami juga fokus pada stabilitas harga ayam yang saat ini mulai membaik walaupun belum pada posisi yang kita harapkan. Kemudian membuka pasar tani yang bekerjasama dengan perusahaan e-commerce seperti Blibli Indonesia," katanya.
Menurut Syahrul, keberadaan pasar tani merupakan sebuah energi baru untuk stabilisasi harga di lapangan. Karena itu, Mentan SYL berharap pasar ini selalu ada di 34 provinsi dengan pengasasan langsung dari pimpinan daerah.
"Pasar tani itu bukan pasar baru. Justru kita menambah energinya. Pasar tani itu bisa menstabilasi harga. Karena itu, kami memdorong pasar ini berdiri di 34 provinsi, minimal ayam dan gula bisa kita siapkan secara baik," tutupnya. (OL-09)
Kabar gembira! Kementan pastikan stok & harga telur ayam terkendali jelang idul fitri 2026. Intip langkah strategis pemerintah lindungi konsumen di sini.
Meskipun harga terpantau stabil, pemerintah akan terus melakukan sidak secara rutin selama Ramadan untuk memantau pergerakan harga.
Berdasarkan data proyeksi neraca pangan nasional, komoditas cabai rawit diproyeksikan mengalami surplus sebesar 54 ribu ton pada Februari 2026.
Kenaikan harga cabai rawit merah dipicu berkurangnya pasokan dari Kabupaten Kepahiang, sementara harga beras premium Rp16.000/kg dan beras medium Rp13.750/kg.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan aneka cabai di Provinsi Jawa Barat dalam kondisi sangat aman untuk kebutuhan menjelang Ramadan dan Idul fitri 2026.
Kementerian Pertanian menargetkan distribusi 4 juta dosis vaksin PMK secara nasional sepanjang 2026.
Sebuah kapal jenis SPOB (Self Propelled Oil Barge) dilaporkan menabrak salah satu pilar jembatan Mahakam I pada Minggu (8/3/2026) malam.
Kecelakaan yang melibatkan dua armada bus Transjakarta di jalur layang Koridor 13, ruas Swadarma arah Cipulir, pada Senin (23/2), mengakibatkan 23 penumpang mengalami luka ringan.
Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti penting, mulai dari proyektil peluru hingga rekaman CCTV guna mengidentifikasi pelaku penembakan di rumah anggota DPRD Jateng.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved