Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) terus melakukan upaya penanganan dampak Covid-19 melalui berbagai cara. Salah satunya dengan mempercepat program bantuan sarana produksi untuk memenuhi kebutuhan pangan selama bulan puasa dan Hari Raya Lebaran 2020 mendatang.
Mengenai hal ini, anggota Komisi IV DPR RI, Maria Lestari, meminta Kementerian Pertanian (Kementan) terus memfokuskan programnya pada percepatan bantuan sarana dan prasarana, terutama pada program padat karya tahap dua untuk intensifikasi padi, jagung, dan kedelai.
"Saya berharap agar strategi ini bisa segera dikoordinasikan dengan seluruh stakeholder. Bagi saya, keberadaaan program pertanian untuk petani kecil adalah sebuah keniscayaan. Tentu saya juga berharap pemerintah memberikan perlindungan kepada para petani," ujar Maria dalam rapat kerja DPR-Kementan yang digelar melalui video conference, Kamis (16/4).
Di tempat yang terpisah, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa distribusi bantuan sudah dilakukan sejak pemerintah menetapkan darurat Covid-19. Menurut Mentan, bantuan itu meliputi alat mesin pertanian (alsintan), benih, bibit, pupuk, pakan ternak, obat hewan, vaksin serta bantuan sarana produksi lainnya yang difokuskan pada penyediaan kebutuhan bahan pokok bagi 267 juta penduduk Indonesia.
"Di samping itu, kami juga mengakselerasi produksi pertanian, khususnya melalui kegiatan padat karya seperti perbaikan sarana irigasi, gerakan tanam, pengendalian OPT (organisme penggangu tanaman) dan panen. Semuanya mempekerjakan tenaga kerja yang kehilangan penghasilan akibat dampak ekonomi dari pandemi ini," katanya.
Selain itu, Kementan mendorong kelancaran distribusi bahan pangan pokok seperti beras, jagung, bawang merah, bawang putih dan cabai besar melalui kerjasama dengan layanan aplikasi jasa Gojek dan Grab.
"Bahkan kami juga fokus pada stabilitas harga ayam yang saat ini mulai membaik walaupun belum pada posisi yang kita harapkan. Kemudian membuka pasar tani yang bekerjasama dengan perusahaan e-commerce seperti Blibli Indonesia," katanya.
Menurut Syahrul, keberadaan pasar tani merupakan sebuah energi baru untuk stabilisasi harga di lapangan. Karena itu, Mentan SYL berharap pasar ini selalu ada di 34 provinsi dengan pengasasan langsung dari pimpinan daerah.
"Pasar tani itu bukan pasar baru. Justru kita menambah energinya. Pasar tani itu bisa menstabilasi harga. Karena itu, kami memdorong pasar ini berdiri di 34 provinsi, minimal ayam dan gula bisa kita siapkan secara baik," tutupnya. (OL-09)
Penguatan sektor persusuan mendukung program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah, ibu hamil, dan menyusui
(Kementan) menyampaikan alasan harga pupuk dunia melonjak. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan hal itu terjadi akibat beberapa faktor
Salah satu upaya tertuang dalam acara Pelepasan Ekspor dan Business Matching pada kegiatan PADI 2025 di Agro Center Soropadan, Temanggung, Jawa Tengah.
Pemerintah menetapkan harga ayam ras hidup (livebird) minimum Rp18.000/kg berlaku nasional mulai 19 Juni 2025 untuk melindungi peternak dari kerugian.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Arief Cahyono, mengucapkan selamat atas terpilihnya Ketua Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) periode 2025–2028, Beledug Bantolo.
Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan swasembada pangan nasional melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved