Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
Pemerintah daerah harus merancang ulang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat.
Hal ini tidak bisa terhindarkan sebagai konsekuensi penurunan pendapatan yang diperoleh dari pemerintah daerah akibat pendapatan negara tertekan akibat pandemi covid-19. Apalagi Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengumumkan akan adanya pengurangan dana transfer ke daerah hingga Rp94 triliun.
Penerimaan daerah akan makin berkurang lagi karena pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) diprediksi akan menurun 40% hingga 50% akibat banyak terhentinya aktivitas bisnis dan masyarakat. Sehingga ruang fiskal daerah menjadi makin sempit untuk membiayai berbagai kegiatan yang telah direncanakan. Apalagi saat ini daerah juga harus mengalokasikan dana untuk penganggulangan pandemi covid-19.
Ekonom dari Center of Reform and Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menyatakan, pemotongan transfer dana ke daerah itu tidak akan terelakkan karena penerimaan negara berkurang cukup dalam. Oleh karena itu daerah perlu menyesuaikan APBD-nya.
"Pemda harus segera menyesuaikan APBD, menyusun ulang program prioritas. Dengan penyusunan ulang prioritas, saya yakin perekonomian daerah masih akan bisa berjalan baik," kata Piter saat dihubungi,Rabu (15/4).
Sebagai informasi, dalam postur APBN 2020, pemerintah menganggarkan transfer ke daerah sebesar Rp784,9 triliun meliputi Dana Bagi Hasil Rp117,6 triliun; Dana Alokasi Umum Rp427,1 triliun; Dana Alokasi Khusus Fisik Rp72,2 triliun; Dana Alokasi Khusus non-Fisik Rp130,3 triliun; Dana Insentif Daerah Rp15 triliun dan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY Rp22,7 triliun.
Piter mengatakan bahwa untuk penurunan PAD tidak terlalu berdampak signifikan ke daerah karena umumnya pemerintah daerah menggantungkan pada dana transfer daerah. Meski begitu, ia menekankan agar pemerintah daerah untuk mencari cara dan sesegera mungkin menyesuaikan APBD dengan kondisi saat ini.
"Sekali lagi penanggulangan wabah harus diutamakan," pungkas Piter. (E-1)
DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI menyepakati besaran nilai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Titi Anggraini mengusulkan perpanjangan jabatan bagi anggota DPRD dan kepala daerah. Menurutnya itu perlu dilakukan setelah MK memisahkan pemilu lokal dan nasional
Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.
ASISTEN pribadi (Aspri) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, menjadi sorotan publik usai diduga mengintimidasi wartawan saat sesi wawancara doorstop, Senin (21/7)
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
. Sekolah tahap pertama ini merupakan sekolah rintisan yang menggunakan gedung atau bangunan milik Kementerian Sosial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved