Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah daerah harus merancang ulang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat.
Hal ini tidak bisa terhindarkan sebagai konsekuensi penurunan pendapatan yang diperoleh dari pemerintah daerah akibat pendapatan negara tertekan akibat pandemi covid-19. Apalagi Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengumumkan akan adanya pengurangan dana transfer ke daerah hingga Rp94 triliun.
Penerimaan daerah akan makin berkurang lagi karena pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) diprediksi akan menurun 40% hingga 50% akibat banyak terhentinya aktivitas bisnis dan masyarakat. Sehingga ruang fiskal daerah menjadi makin sempit untuk membiayai berbagai kegiatan yang telah direncanakan. Apalagi saat ini daerah juga harus mengalokasikan dana untuk penganggulangan pandemi covid-19.
Ekonom dari Center of Reform and Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menyatakan, pemotongan transfer dana ke daerah itu tidak akan terelakkan karena penerimaan negara berkurang cukup dalam. Oleh karena itu daerah perlu menyesuaikan APBD-nya.
"Pemda harus segera menyesuaikan APBD, menyusun ulang program prioritas. Dengan penyusunan ulang prioritas, saya yakin perekonomian daerah masih akan bisa berjalan baik," kata Piter saat dihubungi,Rabu (15/4).
Sebagai informasi, dalam postur APBN 2020, pemerintah menganggarkan transfer ke daerah sebesar Rp784,9 triliun meliputi Dana Bagi Hasil Rp117,6 triliun; Dana Alokasi Umum Rp427,1 triliun; Dana Alokasi Khusus Fisik Rp72,2 triliun; Dana Alokasi Khusus non-Fisik Rp130,3 triliun; Dana Insentif Daerah Rp15 triliun dan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY Rp22,7 triliun.
Piter mengatakan bahwa untuk penurunan PAD tidak terlalu berdampak signifikan ke daerah karena umumnya pemerintah daerah menggantungkan pada dana transfer daerah. Meski begitu, ia menekankan agar pemerintah daerah untuk mencari cara dan sesegera mungkin menyesuaikan APBD dengan kondisi saat ini.
"Sekali lagi penanggulangan wabah harus diutamakan," pungkas Piter. (E-1)
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
TRANSPARANSI anggaran daerah selalu menjadi isu sensitif sekaligus krusial dalam tata kelola pemerintahan.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Wamendagri Akhmad Wiyagus minta kepala daerah aktif percepat eliminasi TBC 2030. Indonesia tercatat peringkat kedua kasus tertinggi dunia.
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sebagai forum konsolidasi.
Tepat satu tahun memimpin Kota Sukabumi, Ayep Zaki menorehkan sejumlah capaian yang mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved