Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah daerah harus merancang ulang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat.
Hal ini tidak bisa terhindarkan sebagai konsekuensi penurunan pendapatan yang diperoleh dari pemerintah daerah akibat pendapatan negara tertekan akibat pandemi covid-19. Apalagi Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengumumkan akan adanya pengurangan dana transfer ke daerah hingga Rp94 triliun.
Penerimaan daerah akan makin berkurang lagi karena pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) diprediksi akan menurun 40% hingga 50% akibat banyak terhentinya aktivitas bisnis dan masyarakat. Sehingga ruang fiskal daerah menjadi makin sempit untuk membiayai berbagai kegiatan yang telah direncanakan. Apalagi saat ini daerah juga harus mengalokasikan dana untuk penganggulangan pandemi covid-19.
Ekonom dari Center of Reform and Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menyatakan, pemotongan transfer dana ke daerah itu tidak akan terelakkan karena penerimaan negara berkurang cukup dalam. Oleh karena itu daerah perlu menyesuaikan APBD-nya.
"Pemda harus segera menyesuaikan APBD, menyusun ulang program prioritas. Dengan penyusunan ulang prioritas, saya yakin perekonomian daerah masih akan bisa berjalan baik," kata Piter saat dihubungi,Rabu (15/4).
Sebagai informasi, dalam postur APBN 2020, pemerintah menganggarkan transfer ke daerah sebesar Rp784,9 triliun meliputi Dana Bagi Hasil Rp117,6 triliun; Dana Alokasi Umum Rp427,1 triliun; Dana Alokasi Khusus Fisik Rp72,2 triliun; Dana Alokasi Khusus non-Fisik Rp130,3 triliun; Dana Insentif Daerah Rp15 triliun dan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY Rp22,7 triliun.
Piter mengatakan bahwa untuk penurunan PAD tidak terlalu berdampak signifikan ke daerah karena umumnya pemerintah daerah menggantungkan pada dana transfer daerah. Meski begitu, ia menekankan agar pemerintah daerah untuk mencari cara dan sesegera mungkin menyesuaikan APBD dengan kondisi saat ini.
"Sekali lagi penanggulangan wabah harus diutamakan," pungkas Piter. (E-1)
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Pengalihan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD dinilai akan menggeser sumber legitimasi kekuasaan dari rakyat ke elite politik.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dinilai bisa tersingkir.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved