1,65 Juta Warga Sudah Jadi Korban PHK Akibat Wabah Korona

PEMERINTAH mencatat sekitar 1,65 juta penduduk terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas melesunya ekonomi akibat wabah virus korona. Hal itu disampaikan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo seusai rapat terbatas kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin (13/4).

Doni menyampaikan pemerintah akan secepatnya menyalurkan semua bantuan yang telah disiapkan untuk memberikan pengaman sosial bagi masyarakat yang terkena PHK.

"Dari laporan beberapa menteri, ada 1,65 juta warga yang sudah PHK dan dirumahkan. Jadi harus segera kartu prakerja dan dimulai program sosial," ucap Doni dalam konferensi pers seusai rapat terbatas di Jakarta, Senin (13/4).

Doni menyampaikan Presiden Jokowi sudah memerintahkan agar program bantuan sosial segera disalurkan mulai pekan ini, khususnya di Jabodetabek yang merupakan wilayah paling terdampak virus korona.

Baca juga: Pelaksanaan Kartu Pra Kerja Harus Transparan

Doni menambahkan Jokowi meminta agar perhatian diberikan kepada TKI di luar negeri seperti di Malaysia yang ekonominya terdampak akibat wabah. Presiden menginstruksikan kementerian terkait untuk menjamin kebutuhan pangan para TKI tersebut.

Sebelumnya, Presiden menginstruksikan kementerian terkait untuk secepat-cepatnya menyalurkan bantuan sosial yang sudah disiapkan agar sampai ke masyarakat. Presiden mengingatkan bantuan sosial sudah sangat mendesak bagi warga lapisan bawah yang ekonominya terdampak wabah korona.

"Yang berkaitan dengan dampak sosial ekonomi, saya minta Mensos (menteri sosial), Menkeu (menteri keuangan), minggu ini semuanya harus bisa jalan (disalurkan). Ini sudah sangat-sangat mendesak sekali baik yang berkaitan kartu prakerja, PKH, BLT, kartu sembako, pembagian sembako Jabodetabek semua harus berjalan minggu ini," tegas Presiden saat memimpin rapat terbatas melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/4).

Presiden menyampaikan ia telah memantau langsung di lapangan terkait kebutuhan masyarakat. Ia mengatakan masyarakat bawah sudah yang ekonominya terdampak pandemi sudah sangat membutuhkan uluran tangan negara sehingga penyaluran bantuan harus dipercepat.

"Saya turun ke bawah, kemarin saya lihat bahwa kebutuhan itu sudah ditunggu oleh masyarakat. Jangan sampai nanti di bawah melihat kita ini hanya omong saja tapi barangnya tidak sampai ke rakyat, ke masyarakat," tegas Jokowi.

Pemerintah pusat menyiapkan dana sebesar Rp110 triliun yang akan digunakan sepenuhnya untuk program jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah. Dengan stimulus tersebut, mereka diharapkan tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok selama masa pandemi covid-19.

Melalui anggaran tersebut, pemerintah memperluas jumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dari 9,2 juta penerima menjadi 10 juta penerima. Nilai manfaat juga dinaikkan kurang lebih 25% dengan penyaluran yang dipercepat menjadi sebulan sekali.

Bantuan melalui Kartu Pra Kerja juga telah disiapkan. Anggarannya dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun dengan jumlah penerima manfaat 5,6 juta orang terutama yang terkena pemutusan kerja (PHK), pekerja informal, dan pelaku UMKM yang terdampak wabah covid-19.

Pemerintah juga menaikkan penerima manfaat kartu sembako dari 15,2 juta orang menjadi 20 juta orang. Nilai bantuan yang diberikan mencapai Rp200 ribu per penerima manfaat dan akan diberikan setiap bulan selama sembilan bulan. Khusus wilayah Jabodetabek, pemerintah juga menyiapkan bantuan sosial khusus untuk 3,7 juta orang selama dua bulan ke depan.(OL-4)