Kemenhub : Tidak Ada Toleransi bagi Truk ODOL di Masa PSBB

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat tidak memberi toleransi kepada truk barang yang melebihi batas (over loading) dan tidak sesuai standar produksi pabrik (over dimension) atau ODOL di tengah situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat, Pitra Setiawan, mengatakan ODOL merupakan pelanggaran dan telah bertolak belakang dengan peraturan sehingga tidak ada toleransi.

"Kalau ODOL itu kan melanggar peraturan. Apapun kondisinya tidak ada toleransi sebetulnya," kata Pitra saat dihubungi, Jumat (10/4).

Saat ini pengawasan terhadap truk ODOL dilakukan oleh pihak kepolisian sehingga Ditjen Perhubungan Darat fokus pada pengawasan pandemi.

"Jadi pengawasannya itu sementara dilakukan oleh pihak kepolisian karena kondisi UPPKB masih tutup," ujar Pitra.

Untuk diketahui saat musim wabah virus korona, sejumlah Unit Penyelengara Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) untuk mengawasi ODOL ditutup sementara waktu. 

Sejumlah pegawai UPPKB dan Kepolisian yang biasa bertugas di UPPKB diperbantukan ke sejumlah Terminal Tipe A untuk membantu pengawasan penumpang bus umum dalam hal menangkal virus korona menyebar.

"UPPKB ditutup sampai pandemi berakhir tidak mengikuti PSBB," ungkap Pitra.

Dengan berkurangnya pengawasan Pitra mengakui masih banyak oknum yang membawa truk over loading dan over dimension.

"Memang dimanfaatkan beberapa oknum yang memnafaatkan tidak ada razia di jalan tol dan UPPKB atau jalan timbang ditutup sehingga oknum tersebut memanfaatkan hal tersebut," ungkapnya.

Namun, pihak Ditjen Perhubungan Darat telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan pengawasan. Meski ditangani oleh pihak kepolisian, hukuman yang diberikan kepada pelanggar tetap sama.

"Hukumannya sama saja,  tilang  untuk over loading sementara over dimension bisa di pidana," tutur Pitra.

Hukuman bagi pelanggar truk ODOL tercantum dalam Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. (Iam)