Begini 4 Langkah RI Sikapi Laporan Bank Dunia soal Dampak Pandemi

BANK Dunia telah merilis laporan bertajuk East Asia and Pacific In the Time of COVID-19. Dalam laporan itu, Bank Dunia menilai pandemi covid-19 akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di negara berkembang Asia Timur dan Pasifik.

Dalam laporan itu pula Bank Dunia menyajikan 2 skenario yakni skenario dasar dan skenario yang lebih rendah . Pada skenario dasar, negara berkembang di Asia Timur dsn Pasifik diprediksi akan memiliki pertumbuhan ekonomi di angka 2,1% dan -0,5% pada skenario yang lebih rendah.

Demikian pula dengan kemiskinan, pandemi covid-19 berdampak pada kemiskinan melalui 2 faktor yakni secara langsung dari penyakit itu sendiri maupun tidak langsung yang mengakibatkan hilangnya pendapatan seseoranng.

Bank Dunia menyebutkan, pandemi covid-19 menghambat upaya penurunan angka kemiskinan di kawasan Asia Timur dan Pasifik di 2020. Berdasarkan laporannya, bila pandemi tidak melanda, angka kemiskinan di negara berkmbang Asia Timur dan Pasifik akan berkurang hingga 34,8 juta orang.

Sedangkan bila dilihat berdasarkan skenario dasar dari adanya pandemi covid-19, maka jumlah angka kemiskinan di negara berkembang Asia Timur dan Pasifik berkurang 10,9 juta orang.

Baca juga : Ini 6 Poin Bansos Warga Terdampak Covid-19 yang Diteken Presiden

Sementara dengan skenario yang lebih rendah, jumlah angka kemiskinan akan bertambah 11,3 juta orang.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suminto menyatakan, pemerintah telah melakukan berbagai langkah guna menimalisasi dampak pandemi covid-19 bagi perekonomian dan kemiskinan.

Setidaknya, kata dia, ada 4 langkah prioritas yang kini dilakukan pemerintah. Pertama, pemerintah mencermati eskalasi cepat penyebaran pandemi covid-19 dan dampaknya pada perekonomian.

"Pemerintah sangat memahami bahwa sumber masalah utamanya adalah pandemi covid-19, maka prioritas penyelesaian masalah ini adalah pencegahan penyebaran covid-19. Pemerintah Indonesia, oleh karena itu, menjadikan langkah penanganan dan penyelamatan kesehatan sebagai prioritas pertama," jelas Suminto kepada Media Indonesia, Selasa (31/3).

Untuk mencegah krisis kesehatan, imbuhnya, pemerintah telah mengambil berbagai langkah ekstrem seperti physical distancing, work and study from home, pembatasan atau pelarangan kegiatan publik, testing, tracing serta penyediaan rumah sakit darurat.

Baca juga : Rp405,1 Triliun Digelontorkan untuk Atasi Covid-19

"Pemerintah melakukan fleksibilitas APBN 2020 untuk realokasi dan eskalasi pemenuhan kebutuhan belanja bidang kesehatan," jelasnya.

Kedua, prioritas pemerintah di tengah pandemi covid-19 ialah melindungi masyarakat miskin, tidak mampu dan rentan terdampak untuk menjaga konsumsi masyarakat dengan perluasan dan peningkatan manfaat program jaring pengaman sosial seperti kartu sembako, PKH, PBI JKN, subsidi hingga Kartu Pra Kerja.

Ketiga, pemerintah memprioritaskan untuk menjaga daya tahan dunia usaha dan industri utamanya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui berbagai program stimulus dan pemberian fasilitas.

"Seperti insentif aktivitas pariwisata, perluasan subsidi bunga perumahan, PPh 21 ditanggung pemerintah, pembebasan PPh 22 Impor, pengurangan PPh 25 dan relaksasi restitusi PPN dipercepat, serta simplifikasi proses impor komoditas tertentu termasuk penopang manufaktur, pangan dan kesehatan atau medis," terang Suminto.

Terakhir, prioritas pemerintah ialah optimalisasi kebijakan fiskal, bauran kebijakan moneter dan sektor keuangan. Itu ditujukan untuk memberi dukungan pada perekonomian dalam negeri dan menjaga stabilitas sektor keuangan. (OL-7)