Selasa 31 Maret 2020, 17:38 WIB

Ini 6 Poin Bansos Warga Terdampak Covid-19 yang Diteken Presiden

Henri Siagian | Ekonomi
Ini 6 Poin Bansos Warga Terdampak Covid-19 yang Diteken Presiden

Antara
Rapat terbatas (ratas) melalui konferensi video yang dipimpin Presiden Joko Widodo dari Istana Bogor, Senin (30/3/2020). 

 

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan enam poin bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah bagi masyarakat terdampak pandemi virus korona (covid-19). 

Hal itu diungkapkan dalam keterangan pers video yang disampaikan di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3), yang disitat dari laman setkab.go.id.

Baca jugaPresiden Teken PP dan Keppres Turunan UU Kekarantinaan Kesehatan 

1. Program keluarga harapan (PKH). 

Jumlah keluarga penerima akan ditingkatkan dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat, sedangkan besaran manfaatnya akan dinaikkan 25%. 

"Misalnya, komponen ibu hamil naik dari Rp2,4 juta menjadi Rp3 juta per tahun, komponen anak usia dini, Rp3 juta per tahun, komponen disabilitas Rp2,4 juta per tahun. Dan kebijakan ini efektif mulai April 2020," ujar Presiden. 

2. Kartu Sembako.

Jumlah penerima akan dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat, dan nilainya naik 30% dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu dan akan diberikan selama 9 bulan. 

3. Kartu Prakerja.

Anggaran Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. "Jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang, terutama ini adalah untuk pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19. Dan nilai manfaatnya adalah Rp650.000-1.000.000 per bulan selama 4 bulan ke depan," jelas Presiden. 

4. Tarif listrik.

Kepala Negara menyampaikan untuk pelanggan listrik 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama 3 bulan ke depan, yaitu untuk April, Mei, dan Juni 2020. 

"Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon 50% atau hanya membayar separuh saja untuk April, Mei, dan Juni 2020," ujarnya. 

5. Antisipasi kebutuhan pokok. 

Pemerintah mencadangkan Rp25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta operasi pasar dan logistik. 

6. Keringanan pembayaran kredit. 

Kepala Negara menyampaikan bahwa bagi para pekerja informal, baik itu ojek online, sopir taksi, dan pelaku UMKM, nelayan, dengan penghasilan harian, dengan kredit di bawah Rp10 miliar, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan aturan mengenai hal tersebut berlaku April. "Telah ditetapkan prosedur pengajuannya, tanpa harus datang ke bank atau perusahaan leasing, cukup melalui email atau media komunikasi digital seperti Whatsapp (WA)," jelasnya. (X-15)

Baca Juga

ANTARA/Septianda Perdana

Pemerintah akan Terus Lakukan Revitalisasi Pasar Tradisional

👤Agus Utantoro 🕔Jumat 03 Juli 2020, 01:45 WIB
Pada era kenormalan baru ini pasar tradisional juga harus menyesuaikan diri. Salah satunya, katanya, pengunjung pasar maupun pedagang harus...
ANTARA/M Risyal Hidayat

Tanjung Priok Siap Jadi Pelabuhan Hub Internasional

👤Widhoroso 🕔Jumat 03 Juli 2020, 01:10 WIB
Pemberlakuan Traffic Separation Scheme (Bagan Pemisah Alur Laut) mulai 1 Juli 2020 diyakini akan meningkatkan lalu lintas kapal di Selat...
Ilustrasi

Project Financing Diperlukan Pelaku Industri Kreatif

👤Retno Hemawati 🕔Kamis 02 Juli 2020, 22:47 WIB
Likuid Projects meyakini layanan project financing dapat menjadi akses pembiayaan alternatif bagi para pelaku industri kreatif di tengah...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya