Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan sepenuhnya teknis pengalihan anggaran yang dilakukan pemerintah untuk menangani pencegahan Covid-19. Hal itu disepakati oleh 9 pimpinan BPK dan pemerintah melalui konferensi video pada Senin (23/3).
"Pimpinan BPK menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk mengambil keputusan terkait pengalihan anggaran dalam kondisi pandemi saat ini. Pengalihan anggaran bisa menggunakan APBN 2020 atau dengan Perppu APBN 2020," demikian petikan keterangan resmi BPK yang diterima, Kamis (26/3).
Dalam konferensi video itu pula dibahas mengenai dampak pandemi Covid-19 pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019 yang sedang dan akan dilakukan oleh pemeriksa BPK.
Selain itu revisi dan pelaksanaan APBN 2020 terkait penanganan kesehatan, social safety net dan insentif ekonomi untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akibat pandemi Covid-19 turut menjadi pembahasan.
Berkaitan dengan itu, pemerintah sebelumnya menyatakan akan berkonsultasi dengan BPK mengenai anggaran. Pasalnya dalam situasi darurat saat ini banyak kegiatan dan belanja kementerian maupun lembaga diubah untuk menjadikan penanganan pandemi Covid-19 sebagai prioritas.
"Konsultasi dengan BPK dilakukan karena pemerintah tetap mengutamakan prinsip tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel," bunyi dari keterangan resmi BPK.
BPK juga telah melalukan pembahasan dampak Covid-19 mengenai LKPP, LKPD, refocusing anggaran melalui sidang pimpinan. Kendala di lapangan seperti cek dan pengujian fisik, wawancara dengan auditee serta uji dokumen tak luput dibahas lantaran menjadi kendala BPK dalam melaksanakan tugas pemeriksaan di situasi saat ini. (E-1)
Anggota dari fraksi PAN itu meminta agar Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Kementerian BUMN mengambil tindakan segera.
PT Timah memastikan membuka diri terhadap proses audit dan evaluasi dari lembaga berwenang, termasuk yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
TERSANGKA kasus impor gula Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, menagih salinan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menjadi dasar dari proses hukum
PERLU ada penguatan tata kelola dan audit rutin dalam pengelolaan BPI Daya Anagata Nusantara (Danantara). Hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar Danantara terhindar dari penyimpangan.
KETUA Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Bambang Haryadi meminta BPK melakukan audit investigasi secara menyeluruh terhadap aset-aset hingga hibah.
Kemenkodigi memastikan audit sistem teknologi internal dilakukan dalam rangka bersih-bersih internal dari judi dalam jaringan alias judi online.
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved