Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menghimbau pemerintah daerah (Pemda) mengupayakan relaksasi pajak bagi dunia usaha guna meringankan beban mereka di tengah tertekannya ekonomi akibat pandemi virus corona (Covid-19).
“Kepala daerah dapat mengambil kebijakan untuk memberikan relaksasi pengurangan pajak, pembebasan pajak daerah, retribusi daerah, bagi dunia usaha supaya tetap berjalan di dalam tekanan seperti ini,” kata Direktur Managemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri Safrizal ZA dalam konferensi pers di Gedung BNPB, Rabu (25/3).
Menurut Safrizal, relaksasi pajak dan retribusi daerah merupakan wujud dukungan dari pemerintah bagi para pelaku usaha agar bisnis tetap berjalan di tengah lesunya pertumbuhan ekonomi akibat Covid-19. Dia pun menambahkan, ekonomi mikro yang sangat rentan terkena imbas juga perlu di-support dengan mengidentifikasi sektor tersebut.
“Karena ekonomi sedang menurun, maka pemerintah akan mensupport sektor ekonomi paling bawah. Ini perlu dilakukan secara bersama-sama. Bukan hanya urusan pemerintah, tapi semua. Semua perlu bergerak tidak hanya di level pusat,” tandasnya. (M-4)
UBS menggelar UBS OneASEAN Summit untuk ke-14 kalinya dengan menghadirkan lebih dari 850 investor institusional, pembuat kebijakan, serta pemimpin industri dari berbagai negara.
Bank Indonesia (BI) mengapresiasi catatan surplus neraca perdagangan Indonesia pada Januari tahun ini.
Gubernur BI Perry Warjiyo proyeksikan pertumbuhan ekonomi RI triwulan I 2026 tetap kuat di tengah tantangan global. Simak faktor pendorong dan analisisnya.
Presiden Prabowo Subianto menjelaskan langkah pemerintah dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5% sekaligus mempercepat pembangunan konektivitas.
Pelajari cara menghitung pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan rumus PDB riil. Panduan lengkap beserta indikator dan contoh penghitungan mudah.
Transisi menuju ekonomi sirkular dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif, meningkatkan daya saing nasional, serta membantu pencapaian target Net Zero Emissions 2060.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved