Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendorong sejumlah BUMN untuk menerbitkan surat utang atau obligasi dalam rangka menarik devisa di tengah wabah COVID-19
"Kita akan mengeluarkan obligasi-obligasi supaya bantu devisa atau loan. Di mana obligasi ini dari perusahaan-perusahaan BUMN yang rating-nya bagus," ujar Menteri Erick melalui video konferensi di Jakarta, Jumat (20/3)
Ia menyebutkan BUMN yang berpotensi untuk menerbitkan obligasi, yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Pertamina. Namun, jumlah nilai obligasi yang akan diterbitkan oleh BUMN itu masih dalam proses pembahasan.
"Timing-nya harus pas. Jumlahnya berapa ini yang akan dibahaskan," ucapnya.
Erick menyampaikan bahwa penerbitan obligasi oleh BUMN itu merupakan bagian dari upaya BUMN untuk menjaga sektor moneter nasional di tengah penyebaran COVID-19.
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampakan arahan Presiden agar seluruh pihak membantu untuk menambah suplai dolar AS ke dalam negeri.
“Dalam konteks ini Presiden Joko Widodo memberikan arahan supaya seluruh potensi suplai yang ada di dalam negeri dimobilisasi termasuk para eksportir yang selama ini menahan dolarnya, agar juga memberikan suplai kepada pasar valas,” ujarnya dalam teleconference usai rapat terbatas di Istana Negara.
Ojol Masuk Dalam Paket Kebijakan Lanjutan Pemerintah
Sementara itu dari sisi Surat Berharga Negara (SBN), Kementerian Keuangan menyampaikan dukungan pembiayaan dari penerbitan SBN masih memadai untuk menjaga defisit anggaran.
"Dukungan domestik masih bagus, incoming bid untuk lelang masih memadai dan membantu pembiayaan bonds," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman di Jakarta, Rabu (18/3).
Luky mengatakan strategi pembiayaan masih sesuai rencana dengan mengandalkan pendekatan secara oportunis dan mempertimbangkan kondisi pasar yang masih bergejolak.
Pembiayaan ini dibutuhkan untuk menutup defisit anggaran yang telah diperlebar 0,8%, dari 1,76% menjadi 2,5% terhadap PDB pada akhir tahun
Ia juga memastikan rencana penerbitan obligasi berdenominasi valas masih sesuai strategi awal, meski penjualan global bonds masih ditangguhkan karena kondisi global.
"Kalau pembiayaan global, kita masih tiga, global sukuk, Samurai Bonds dan Euro Bonds, kita lihat kesempatan besaran dan size -nya," ujarnya (Ant/E-1)
PT Pollux Hotels Group Tbk memperkuat strategi kebutuhan dan struktur pendanaannya dengan menerbitkan Obligasi Terkait Keberlanjutan I Tahun 2025 senilai maksimal Rp500 miliar.
SMF menilai kebijakan Bank Indonesia yang menetapkan obligasi SMF sebagai underlying transaksi repo, akan membuka kembali minat investor t
SBN akan memperluas ekosistem aset digital yang terukur dan sesuai regulasi guna mendukung pertumbuhan sektor keuangan digital nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons usulan Luhut Binsar Pandjaitan soal suntikan dana Rp50 triliun ke INA, dengan syarat dialokasikan ke sektor riil, bukan obligasi.
IHSG, nilai kapitalisasi pasar, dan juga rata nilai transaksi harian, membukukan rekor tertinggi atau all time high. Pasar modal domestik pada September 2025 mencatatkan kinerja yang positif.
Rencana penerbitan private placement Patriot Bond oleh Danantara Indonesia senilai Rp50 triliun menuai dukungan.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved