Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
Pemerintah mematangkan paket kebijakan lanjutan menghadapi pandemi Covid-19 (virus korona) yang berimbas pada perekonomian Tanah Air. Ketidakpastian yang ditimbulkan virus baru itu diketahui mengubah potensi pertumbuhan ekonomi, mengganggu pasar saham dan melemahkan kegiatan industri manufaktur.
Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai melakukan rapat terbatas kabinet melalui telekonferensi, Jumat (20/3). Dari paket kebijakan itu, pemerintah akan merelaksasi leasing motor untuk ojek daring.
Antisipasi Pandemi Covid-19, Pemerintah Jamin Ketersediaan Pangan
Kebijakan tersebut berupa pelonggaran ketentuan penghitungan kolektibilitas atau klasifikasi keadaan pembayaran kredit motor, utamanya ojek daring selama satu tahun.
"Tidak diperkenankan bagi perusahaan leasing non-bank untuk menggunakan jasa penagihan atau debt collector yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat, terutama ojek online," kata Airlangga.
Kedua, pemerintah dalam waktu dekat akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang memberi kemudahan dan percepatan proses pengadaan barang serta jasa yang berkaitan dengan pencegahan penanganan virus korona.
Kebijakan Itu meliputi kemudahan proses pengadaan barang dan jasa atau pelelangan; memudahkan proses importasi barang; memudahkan proses distribusi dan penyaluran barang ke seluruh wilayah terdampak virus korona serta proses lainnya untuk mendukung kemudahan dan kelancaran barang.
Ketiga, yakni relaksasi pembayaran bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga akhir 2020. Pemerintah, kata Airlangga, akan menanggung bunga KUR sebesar 6% hingga penghujung tahun.
Terakhir ialah peluncuran Program Kartu Pra Kerja. Implementasi tahap pertama program besutan Presiden Joko Widodo itu akan dilakukan di tiga lokasi terdampak yakni Bali, Manado, dan Kepulauan Riau.
"Saat ini, pemerintah lebih memfokuskan pemanfaatan kartu Prakerja oleh pekerja yang terkena PHK terutama di sektor Pariwisata dan penunjangnya, serta Industri pengolahan," pungkas Airlangga. (Iam/E-1)
Bagi para driver ojek online (ojol), memilih HP dengan baterai tahan lama adalah hal krusial. Aktivitas seharian yang padat menuntut smartphone dengan daya tahan tinggi,
Biaya pungutan tambahan dalam satu tahun bisa mencapai sekitar Rp8,9 triliun.
Pemerintah berkomitmen segera mencari titik temu mengingat peran penting ojol dalam mendukung perekonomian, baik dari sisi jumlah pekerja maupun kontribusinya terhadap aktivitas ekonomi.
KEMENTERIAN HAM akan memberi masukan terkait substansi HAM dalam wacana pembentukan regulasi tentang transportasi online dalam UU Transportasi Online.
Pimpinan Aliansi Pengemudi Online Bersatu, Kemed menyebutkan bahwa carut-marut persoalan transportasi online ini berawal dari ketidakpatuhan aplikator para aplikator.
Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy mengeklaim pihaknya tidak mengenakan komisi lebih dari 20% kepada mitra pengemudi ojek online (ojol).
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved