Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah mematangkan paket kebijakan lanjutan menghadapi pandemi Covid-19 (virus korona) yang berimbas pada perekonomian Tanah Air. Ketidakpastian yang ditimbulkan virus baru itu diketahui mengubah potensi pertumbuhan ekonomi, mengganggu pasar saham dan melemahkan kegiatan industri manufaktur.
Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai melakukan rapat terbatas kabinet melalui telekonferensi, Jumat (20/3). Dari paket kebijakan itu, pemerintah akan merelaksasi leasing motor untuk ojek daring.
Antisipasi Pandemi Covid-19, Pemerintah Jamin Ketersediaan Pangan
Kebijakan tersebut berupa pelonggaran ketentuan penghitungan kolektibilitas atau klasifikasi keadaan pembayaran kredit motor, utamanya ojek daring selama satu tahun.
"Tidak diperkenankan bagi perusahaan leasing non-bank untuk menggunakan jasa penagihan atau debt collector yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat, terutama ojek online," kata Airlangga.
Kedua, pemerintah dalam waktu dekat akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang memberi kemudahan dan percepatan proses pengadaan barang serta jasa yang berkaitan dengan pencegahan penanganan virus korona.
Kebijakan Itu meliputi kemudahan proses pengadaan barang dan jasa atau pelelangan; memudahkan proses importasi barang; memudahkan proses distribusi dan penyaluran barang ke seluruh wilayah terdampak virus korona serta proses lainnya untuk mendukung kemudahan dan kelancaran barang.
Ketiga, yakni relaksasi pembayaran bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga akhir 2020. Pemerintah, kata Airlangga, akan menanggung bunga KUR sebesar 6% hingga penghujung tahun.
Terakhir ialah peluncuran Program Kartu Pra Kerja. Implementasi tahap pertama program besutan Presiden Joko Widodo itu akan dilakukan di tiga lokasi terdampak yakni Bali, Manado, dan Kepulauan Riau.
"Saat ini, pemerintah lebih memfokuskan pemanfaatan kartu Prakerja oleh pekerja yang terkena PHK terutama di sektor Pariwisata dan penunjangnya, serta Industri pengolahan," pungkas Airlangga. (Iam/E-1)
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Road to Anniversary yang tahun ini mengusung tema “INNSPIRIT NINE.” Di tengah hangatnya suasana bulan suci Ramadan
Pelajari cara hitung mandiri BHR Ojol 2026 sesuai aturan Menaker. Benarkah pengemudi ojol dapat 25% dari pendapatan? Cek simulasi dan syarat pendapatan bersih di sini.
Jangan sampai terlewat, inilah langkah teknis dan syarat performa agar dana BHR Ojol 2026 masuk ke dompet digital Anda tepat waktu.
Pengemudi ojol dan NGO Deconstitute menggugat skema kuota internet hangus ke Mahkamah Konstitusi dengan menguji UU Telekomunikasi.
Pengemudi ojol dan lembaga hukum menggugat ketentuan UU Perlindungan Konsumen dan UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi terkait praktik hangusnya kuota internet prabayar tanpa kompensasi.
DI tengah persaingan ketat industri ride-hailing dan tingginya sensitivitas harga konsumen, perusahaan transportasi online semakin mengandalkan diversifikasi pendapatan.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved