Petani Tebu Protes Keputusan Impor Gula

RENCANA pemerintah untuk mengimpor 438 ribu ton gula ditentang keras para petani gula. Pasalnya, persediaan gula saat ini dinilai masih mencukupi.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (DPN APTRI) Soemitro Samadikoen mengatakan impor tidak dibutuhkan karena saat ini masih ada stok akhir tahun 2019 sebanyak 1.080 juta ton.

Selain itu, pada akhir 2019 juga ada impor GKP sebanyak 270.000 ton sehingga jumlah totalnya sebanyak 1.350 juta ton. Itu cukup untuk memenuhi kebutuhan awal 2020. Asumsi ini didasarkan pada kebutuhan per bulan gula konsumsi rata-rata sebanyak 230.000 ton secara nasional.

Soemitro menambahkan, impor akan membuat harga gula petani jatuh. Padahal saat ini di beberapa daerah sudah masuk musim giling.

"Maret di Sumatra Utara, April di Lampung, Mei di Jawa dan Sulawesi Selatan. Jadi tidak mungkin petani menikmati kenaikan harga jika pasarnya dibanjiri gula impor. Kebijakan kita tidak fokus pada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani," ujarnya, kemarin.

APTRI dapat memahami apabila impor dilakukan dengan tiga alasan, yaitu terjadi kelangkaan, lonjakan harga yang fantastis seperti yang terjadi pada bawang putih, dan untuk cadangan stok. Ketiganya tidak terjadi saat ini. "Selain itu, ada juga rembesan dari impor gula rafinasi dan masuknya gula ilegal dari perbatasan Malaysia. Itu semua terus terakumulasi dan tidak diakui pemerintah," ujar Soemitro.

Kondisi gula konsumsi yang seolah-olah langka ini selalu terjadi saat mendekati musim giling sehingga muncul dugaan ada yang sengaja menciptakannya untuk memuluskan impor.

Disisi lain, pelaksanaan impor juga tidak transparan karena tidak jelas pihak mana saja yang mendapat jatah, dan tidak jelas juga apakah pihak yang mendapat izin impor diberi tugas membeli gula petani pada musim giling.

Para petani tebu merasa pemerintah kurang berpihak kepada mereka. Salah satunya terlihat dari tidak adanya kenaikan harga patokan gula petani (HPP) yang saat ini Rp9.100 per kilogram.

Karena itu, Sekjen DPN APTRI, M Nur Khabsyin, meminta pemerintah segera menentukan HPP. Penetapan HPP akan memberikan jaminan bagi petani. "APTRI mengusulkan HPP untuk 2020 sebesar Rp12.025 per kilogram, atau dibulatkan Rp12.000/kg," ujarnya. (RO/Ant/E-3)