Mitigasi Kurangi Efek Bencana

MENTERI Keuangan Sri Mul­yani Indrawati menyebutkan pemerintah terus berupaya meminimalkan kerugian akibat bencana alam yang terjadi di Indonesia. Kementerian keuangan disebutnya akan memonitor segala kebutuhan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait banjir yang sedang terjadi.

“Ini ialah sesuatu yang menjadi pembelajaran, kami terus memonitor kebutuhan mereka baik dari logistik (anggaran), sosial dari sisi support dan pemerintah daerah dalam hal ini,” tuturnya usai menghadiri pembukaan perdagangan bursa saham di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, kemarin.

Diketahui, banjir melanda sejumlah wilayah di Jabodetabek, sejak Rabu (1/1). Di Jakarta, me-nurut catatan BNPB, sedikitnya ada tujuh kelurahan dari empat kecamatan terdampak banjir. Ketujuh kelurahan itu tersebar di seluruh wilayah Jakarta, ter-utama Barat dan Timur.

Menurut Menkeu, selain meru­gi dari sisi materi, imbas dari banjir juga mengakibatkan korban jiwa. Hal itu, menurutnya, merupakan kerugian terbesar.

Padahal, apabila penghitungan dan mitigasi risiko dilakukan dengan baik, banjir bisa saja dapat diantisipasi. “Karena memang kalau kita membangun dan ke-mudian rusak, hanya karena suatu bencana alam yang bisa kita kalkulasi, seharusnya bisa kita hindari,” ujar Ani.

Menurut Ani, mitigasi bencana mungkin jadi salah satu pekerjaan semua pihak untuk betul-betul menjaga risiko dari berbagai kerugian, baik perumahan, fasilitas umum, maupun infrastruktur. “Kita harus mampu mengantisipasi terhadap perubahan dari bencana alam, pola bencana alam, atau pola iklim ini yang telah menyebabkan dampak yang sangat besar kepada masyarakat,” pungkasnya.

Bukan soal anggaran

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengungkapkan, pemerintah perlu memberikan kejelasan kewenangan ihwal penanggulangan bencana di Indonesia.

BNPB, imbuh Enny, harus memiliki fungsi dan tugas yang selaras dengan nama yang dise-matkan pada lembaga itu. “Dari sisi namanya BNPB, ini lebih ke mitigasi, penanggulangan, seperti apa tupoksinya? Kalau harus menanggulangi dan menangani dari Sabang sampai Merauke, anggarannya hanya Rp700-an miliar itu gak ada apa-apanya,” jelas Enny saat dihubungi, kemarin.

Sebab, lanjut dia, Indonesia sebagai negara kepulauan dan dikelilingi oleh cincin api akan terus dibayang-bayangi oleh potensi bencana alam, mulai gempa bumi, gunung meletus, hingga tsunami.

Namun, Enny menekankan, anggaran yang diberikan pemerintah untuk mengurusi bencana bukanlah persoalan utama. Hal yang penting dan utama ialah bagaimana mitigasi bencana dapat terlaksana dengan baik. “Anggaran itu nomor kesekian, sekarang kan pemerintah itu mengeluarkan anggaran berbasis follow to function. Kalau misal fungsi BNPB hanya bikin dapur umum, evakuasi, Rp700 miliar itu sudah terlalu banyak.”  

Menurut dia, mitigasinya hal yang paling utama. Dia menyebut Jepang yang sering dilanda gempa tapi jarang sekali menimbulkan korban jiwa. “Namun, di kita sekali gempa sampai ribuan yang meninggal. Itu kan persoalan mitigasi bencana,” sambung dia. (Mir/A-1)