Memangkas Subsidi Pupuk, Melepas Indonesia dari Problem Pangan

Demikian isi laporan terkait ketahanan pangan yang dirilis Asian Development Bank (ADB) dan dipublikasi akhir Oktober lalu.

Salah satu program yang begitu disorot dalam laporan tersebut adalah subsidi pupuk. Selama bertahun-tahun, kebijakan itu berjalan tanpa memberikan kontribusi signifikan. Padahal, pada 2015, anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk subsidi pupuk mencapai Rp30 triliun.

Melalui laporan tersebut, ADB pun mengimbau pemerintah Indonesia untuk mulai memangkas anggaran subsidi pupuk dan mengalihkannya ke program-program lain terutama terkait investasi di teknologi agrikultur.

Peneliti Senior International Food Policy Research Institute sekaligus Ketua Tim Peneliti ADB, Mark Rosegrant, mengungkapkan pengembangan teknologi di sektor pertanian memiliki manfaat lebih besar dan mampu meningkatkan prodiktivitas dalam jangka panjang ketimbang subsidi pupuk yang begitu-begitu saja tanpa ada perkembangan setiap tahun.

“Penghematan dari anggaran subsidi pupuk bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur seperti fasilitas pascapanen atau menguatkan program pembiayaan kepada petani, asuransi pertanian dan lain sebagainya,” ujra Mark melalui keterangan resmi, Rabu (6/11).

Memang, dalam lima tahun awal setelah anggaran subsidi pupuk dipangkas, ia melanjutkan, akan terjadi penurunan produksi terutama pada sektor tanaman pangan. Namun, situasi akan berbalik dan hasil positif akan mulai terlihat pada tahun kesepuluh.

Bahkan, pada 2045, Indonesia diprediksi akan mampu mengekspor hingga 8,6 juta ton beras jika kebijakan realokasi subsidi pupuk dijalankan dengan tepat.

Pengamat pertanian Bustanul Arifin pun memiliki pandangan serupa. Pemerintah memang harus segera merealokasi anggaran subsidi pupuk untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki output lebih signifikan.

Karena, pada akhirnya, kebijakan itu tidak hanya akan membawa Indonesia lepas dari masalah kelaparan, tetapi juga maju dan memiliki kinerja perekonomian yang lebih baik.

“Skenario investasi komprehensif tersebut diproyeksikan akan menghasilkan tambahan manfaat ekonomi sebesar Rp1.834 triliun pada 2045 mendatang,” papar Bustanul.

Secara garis besar, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) pun memiliki pandangan yang sama.

Dalam jangka panjang, ia ingin para petani bisa menghasilkan pupuk organik secara mandiri yang kualitasnya bisa lebih baik dari pupuk anorganik saat ini.

“Hasil pertanian nonpestisida itu kualitasnya lebih bagus dan pasarnya bisa lebih besar. Pupuk organik itu makin menguntungkan ke depan. Seharusnya petani memang bisa memproduksi sendiri,” ucap SYL kepada Media Indonesia.

Para petani, lanjutnya, hanya perlu diberi pelatihan oleh para penyuluh pertanian untuk memproduksi pupuk secara baik.

“Tinggal diajarkan bagaimana mengumpul kompos. Itu memang butuh keahlian dan itu peran penyuluh untuk mengajarkan,”tuturnya. (OL-09)