Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
DANA repatriasi pengampunan pajak (tax amnesty) sebesar Rp12,6 triliun berpotensi keluar dari Indonesia. Hal itu dikarenakan masa holding periodnya telah berakhir.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan menyebutkan potensi itu bisa saja terjadi.
Yang sudah free pada September 2019 itu hanya Rp12,6 triliun," ujar Robert dalam konferensi pers di kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (14/10).
Lebih lanjut, ia mengatakan Rp12,6 triliun itu merupakan dana repatriasi yang berasal dari tax amnesty periode pertama. Sementara tax amnesty periode kedua akan berakhirnya masa holding periodnya pada Oktober hingga Desember 2019.
Baca juga : Tax Amnesty tidak Perlu Ada Lagi
Kemudian periode tax amnesty ketiga akan berakhir masa holding periodnya pada Januari hingga Maret 2020. Dari tiga periode tax amnesty tersebut, dana repatriasinya sebesar Rp146 triliun.
"Dari total dana repatriasi sebesar Rp146 triliun itu mayoritas setara Rp130 triliun masuk melalui bank persepsi. Rp16 triliun sisanya masuk dalam instrumen obligasi surat berharga negara," ujar Robert.
"Kami meyakini bahwa berakhirnya holding period repatriasi dalam tax amnesty tidak berpengaruh atau men-trigger dana keluar, sementara pergerakannya tidak ada yang mengkhawatirkan," tandas Robert. (OL-7)
Pemkot Bandung berencana menyiapkan program pembinaan khusus, termasuk dukungan teknis dalam pengelolaan sampah dan air limbah secara mandiri.
STNK mati 2 tahun di 2026 berisiko penghapusan data permanen. Simak panduan aturan terbaru UU LLAJ dan solusi bayar pajak online via aplikasi SIGNAL.
Panduan lengkap cara cek dan bayar pajak kendaraan online 2026 via SIGNAL. Hindari risiko kendaraan jadi bodong akibat aturan STNK mati 2 tahun!
Kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang (mati pajak) selama dua tahun berturut-turut setelah masa berlaku STNK 5 tahun habis, akan dihapus data registrasinya secara permanen.
Pelajari cara membuat faktur pajak dengan e-Faktur online untuk PKP. Solusi praktis, cepat, dan aman untuk kelola serta lapor PPN secara digital.
LITERASI pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sektor bahan bangunan disebut harus terus ditingkatkan. Hal itu untuk mendukung kesiapan UMKM menghadapi dinamika ekonomi.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved