Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
DANA repatriasi pengampunan pajak (tax amnesty) sebesar Rp12,6 triliun berpotensi keluar dari Indonesia. Hal itu dikarenakan masa holding periodnya telah berakhir.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan menyebutkan potensi itu bisa saja terjadi.
Yang sudah free pada September 2019 itu hanya Rp12,6 triliun," ujar Robert dalam konferensi pers di kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (14/10).
Lebih lanjut, ia mengatakan Rp12,6 triliun itu merupakan dana repatriasi yang berasal dari tax amnesty periode pertama. Sementara tax amnesty periode kedua akan berakhirnya masa holding periodnya pada Oktober hingga Desember 2019.
Baca juga : Tax Amnesty tidak Perlu Ada Lagi
Kemudian periode tax amnesty ketiga akan berakhir masa holding periodnya pada Januari hingga Maret 2020. Dari tiga periode tax amnesty tersebut, dana repatriasinya sebesar Rp146 triliun.
"Dari total dana repatriasi sebesar Rp146 triliun itu mayoritas setara Rp130 triliun masuk melalui bank persepsi. Rp16 triliun sisanya masuk dalam instrumen obligasi surat berharga negara," ujar Robert.
"Kami meyakini bahwa berakhirnya holding period repatriasi dalam tax amnesty tidak berpengaruh atau men-trigger dana keluar, sementara pergerakannya tidak ada yang mengkhawatirkan," tandas Robert. (OL-7)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana dari pemerintah untuk mengutip pajak dari amplop nikah.
Di tengah arus regulasi perpajakan yang semakin dinamis, perusahaan besar kini berada dalam tekanan yang jauh lebih sistemik.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur tentang pemungutan pajak oleh marketplace tidak akan menyebabkan kenaikan harga di tingkat konsumen.
Indef menilai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tidak akan menyebabkan kenaikan harga bagi konsumen di marketplace.
Pemerintah berupaya memperluas basis pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara. Salah satunya membidik pengenaan pajak berbasis media sosial dan data digital di tahun depan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat rata-rata penerimaan pajak mengalami kenaikan menjadi Rp181,3 triliun per bulan di sepanjang semester I 2025.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved