Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGARAN subsidi listrik yang diajukan oleh Kementerian Keuangan dalam Postur Sementara APBN 2020 sebesar Rp54,8 triliun. Angka tersebut turun dari Rp62,2 triliun dalam RAPBN yang dibahas Panitia Kerja (Panja) pada 2-4 September 2019.
Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah hal itu terkait pemangkasan.
“Tidak ada pemangkasan (subsidi listrik). Ini kan perubahan karena asumsi. Jadi kalau ICP (Harga minyak mentah Indonesia) yang tadinya US$65 per barel menjadi US$63 per barel, perhitungannya menjadi berubah,” jelasnya.
Baca juga: Ini Postur APBN 2020 yang Disetujui Banggar DPR
Menurut Menkeu, karena lifting dan cost recovery berubah, keseluruhan perhitungan terhadap subsidi-subsidi yang berhubungan dengan energi ikut berubah.
Namun, Sri Mulyani menekankan perubahan tersebut tidak berdampak menurunkan subsidi listrik.
“Yang dihitung itu cost produksinya menjadi turun. Jadi salah kalau dipikir ini adalah penurunan (subsidi). Ini tidak menurunkan apa-apa. Jadi tidak ada perubahan dari sisi policy-nya,” tutup Sri Mulyani.
Sebelumnya, Pemerintah dan DPR RI menyetujui pencabutan subsidi listrik untuk golongan 900 VA mulai 2020.(OL-5)
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Kebijakan peningkatan belanja pada 2025 sudah berada di jalur yang tepat. Namun, tantangan besar ke depan adalah memastikan efektivitasnya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bonus atlet SEA Games Thailand senilai Rp480 miliar bersumber dari APBN, bukan uang pribadi Presiden. Peraih emas terima Rp1 miliar.
DEFISIT fiskal Indonesia pada 2025 tercatat melebar melampaui target pemerintah, seiring percepatan belanja negara di penghujung tahun dan lemahnya kinerja penerimaan.
Suahasil menyebut bahwa realisasi PNBP 2025 yang mencapai Rp534,1 triliun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi PNBP 2024 tang mencapai Rp584,4 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved