Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani mengakui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berkomunikasi dengan pihaknya terkait rencana penerbitan obligasi daerah. Ia pun mendukung langkah Anies tersebut.
"Sudah (komunikasi). Kita lihat beberapa pemda yang memang memiliki kapasitas untuk bisa melakukan penerbitan surat berharga daerahnya, tentu akan kita dorong," kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (27/8).
Baca juga: Generasi Milenial Borong Obligasi Pemerintah
DKI Jakarta, menurut Sri Mulyani, memiliki syarat yang mumpuni untuk menerbitkan obligasi daerahnya.
"Dalam rambu-rambunya, tentu APBD harus sehat dan memiliki kapasitas besar. DKI memiliki dua kapasitas itu. Dan memang ada proyek-proyek infrastruktur yang bisa menghasilkan pendapatan dan untuk DKI banyak sekali," tuturnya.
Selain DKI Jakarta, lanjut Sri Mulyani, beberapa daerah lainnya juga memiliki potensi untuk menerbitkan obligasi daerah, seperti Surabaya.(OL-5)
Jaksa Agung New York, Letitia James, mempertanyakan keabsahan jaminan senilai US$175 juta milik Donald Trump untuk menutupi kemungkinan denda perdata atas tuduhan penipuan.
Setelah hasil mengejutkan pemilihan parlemen Prancis pada 6 Juli, di mana partai sayap kiri mengungguli sayap kanan ekstrem, saham dan obligasi pemerintah Prancis menghadapi ketidakpastian.
ISRAEL menjual surat utang dalam jumlah rekor di Amerika Serikat (AS) sejak perangnya di Jalur Gaza, Palestina, meletus pada 7 Oktober 2023. Ini menurut laporan Bloomberg pada Jumat (6/6).
Pada 2019 pemerintah pusat dalam hal ini OJK, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri akan melakukan asistensi terhadap pemerintah daerah yang berencana menerbitkan obligasi.
AJAKAN Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada daerah untuk mengembangkan obligasi hijau sebagai bentuk keberpihakan terhadap lingkungan terus digaungkan
Sebelumnya, pembatasan hak keperdataan para obligor sudah pernah disunggung oleh Menkeu Sri Mulayani.
Tahun 2020 menjadi masa yang berat bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, seiring memburuknya ekonomi global akibat pandemi covid-19.
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual.
Potensi kerugian negara dalam kasus tersebut dinyatakan mencapai Rp48 miliar.
Dana bagi hasil tersebut bisa digunakan untuk menangani wabah covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved