Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PIMPINAN Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengembalikan 32 nama calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan kepada Komis XI DPR. Nama-nama tersebut dikembalikan untuk diperbaiki mekanisme uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).
"Gak alot ini akan dikembalikan ke komisi. Saya kira komisi akan mengambil keputusan," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Jakarta, hari ini.
Pimpinam DPR menilai bahwa ada kekeliruan dalam proses administrasi. Sehingga mereka meminta komisi XI untuk membahas terlebih dahulu. "Itu merupakan hak komisi untuk melakukan seleksi secara administratif. Tetapi terkait dengan wawasan dan sebagainya itu opsinya dibentuk pansel, tapi ini kan waktunya udah nggak ada tapi mungkin itu ditarik saja ke fit and proper test," jelas Fahri.
Baca juga: Seleksi Pimpinan BPK Dinilai Politis
Berdasarkan pengalaman sebelumnya seperti yang terjadi pada komisi III terkait MK itu dibentuk pansel. Akan tetapi hal tersebut dianggap bisa menjadi celah dimana masyarakat bisa menilai adanya kepentingan politik.
Oleh karena itu, Pimpinan DPR berharap komisi untuk memeriksa kembali masukan terkait rencan fit and proper test. Begitu pula dengan mekanisme fit and proper test teraebut perlu diperbaiki karena ada perbedaan pendapat.
Sementara terkait 32 tersebut menurutnya tidak serta merta ditolak. Semua nama itu dikembalikan kepada komisi untuk dibahas lagi. "Oh nggak, ini dibawa dulu ke komisi, nanti komisi yang akan memutuskan," kata Fahri. (OL-4)
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
KPK tak kunjung menahan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Tahun 2023-2024. Kerugian negara Masih diperiksa oleh BPK
Laporan masyarakat akan dianalisis secara mendalam.
Juru bicara Gus Yaqut, Anna Hasbie, mengungkapkan pembagian kuota Haji Tambahan 2024 harus dilihat secara utuh. Hal itu pula yang mendasari penerbitan Buku Putih Kuota Haji Tambahan 2024.
Menjawab pertanyaan jaksa, Ahok yang merupakan Komisaris utama Pertamina periode 2019-2024 mengaku belum bergabung dengan Pertamina.
KPK mengedepankan prinsip kehati-hatian guna menghindari celah hukum dalam proses penyidikan kelak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved