Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
MENTERI PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro masih menutup rapat ke mana provinsi mana ibu kota akan dipindahkan. Ia tidak mau mendahului pengumuman yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.
"Kita tunggu saja pengumuman dari Presiden," tegas Bambang saat ditemui di Jakarta, Kamis (22/8). Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan bahwa ibu kota akan pindah ke Kalimantan Timur.
Baca juga: Sofyan Djalil Sebut Ibu Kota Pindah ke Kaltim
Terlepas dari itu, Bambang menyampaikan bahwa pemerintah akan menyiapkan lahan seluas 6.000 hektare untuk pusat pemerintahan. 3.000 hektare dari lahanyang disiapkan itu akan difokuskan untuk pembangunan gedung. "Dari 6000 pasti ada ruang terbuka untuk infrastruktur jadi ya kira-kira 3.000 hektare lah untuk gedung-gedungnya," jelasnya.
Yang pasti, kata Bambang, ibu kota akan dibangun dekat kota yang sudah fungsional dan siap dalam hal infrastrukturnya mulai dari bandara maupun pelabuhan. "Kota baru dibangun terletak dekat dengan kota yang sudah ada infrastrukturnya gitu. Jadi, dia tanah kosong yang tidak terlalu jauh dari kegiatan kota yang fungsional," ujarnya. (OL-8)
Faktor utama justru datang dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sosok Presiden Prabowo.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi membagikan momen bersama Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved