Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KOORDINATOR Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mendesak Presiden Joko Widodo untuk membatalkan surat keputusan (SK) penaikan tunjangan cuti direksi dan dewan pengawas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
Kebijakan Kementerian Keuangan tersebut bertujuan mendongkrak kinerja direksi dan dewan pengawas tersebut tidaklah tepat dan benar disebabkan masih banyak persoalan yang sistemik dan belum bisa diselesaikan.
"Pertama, upah dan insentif Direksi dan Dewas kedua BPJS sudah besar saat ini. Saya ambil contoh BPJS Kesehatan," ucap Timbeol, Kamis (15/8).
Menurut Timboel, berdasar Buku Laporan Bulanan BPJS Kesehatan tercatat beban insentif direksi kesehatan setahun dianggarkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2019 untuk delapan direksi senilai Rp32,8 miliar atau Rp4.1 miiar perorang dengan jumlah perbulanRp342,5. Sementara itu, beban Insentif Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan setahun dianggarkan Rp.17,7 miliar untuk tujuh dewan pengawas BPJS Kesehatan.
"Dari data di atas bisa disimpulkan kompensasi ke direksi dan dewas BPJS kesehatan sudah sangat besar. Dan dengan nilai itu saya kira direksi dan Dewas bisa menjalankan cuti dengan sangat mudah dan senang, tanpa harus ada kenaikan tunjangan cuti," cetusnya
Timboel mendesak pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan dan mengevaluasi kinerja BPJS. Masih banyak target yang belum tercapai di antaranya utang iuran masih besar, kepesertaan mencapai taget UHC masih dibayangi kegagalan, pengawasan terhadap rumah sakit terkait ketentuan dalam PKS (perjanjian kerja sama) dengan rumah sakit masih lemah.
"Termasuk juga dengan capaian investasi di BPJS Ketenagakerjaan yang juga belum maksimal. Target hasil investasi dan dana kelolaan tahun 2018 tidak tercapai," tukasnya. (OL-09)
Program BPJS hewan diperuntukkan bagi pemilik hewan yang taraf ekonominya kurang mampu.
Program BPJS Hewan ini dirancang Pemprov DKI Jakarta untuk membantu pemilik hewan dari kalangan kurang mampu agar tetap dapat mengakses layanan kesehatan hewan.
Penanganan kebakaran bermula ketika salah satu saksi bernama Edy Ronal melihat kepulan asap dari lantai tiga gedung kantor BPJS itu.
Anggoro mengapresiasi dan menyambut baik langkah strategis BGN dalam memberikan layanan dan perlindungan yang maksimal kepada seluruh pekerja.
Kemnaker akan membahas rancangan regulasi terkait pembentukan Satgas PHK bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Said Iqbal mengusulkan pembentukan Satgas PHK kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengantisipasi adanya PHK sebagai dampak dari kebijakan tarif resiprokal AS
Penyelenggaraan forum konsultasi publik standar pelayanan adalah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik DKPP Klaten.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa penerapan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) akan mempermudah pelayanan publik
Peningkatan pelayanan publik di Polresta Bandar Lampung merupakan wujud nyata implementasi kebijakan Kapolri untuk menjadikan Polri lebih dekat dengan masyarakat.
Pengakuan menjadi indikator keberhasilan atas implementasi standar mutu dan kepuasan pelanggan.
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menghadirkan vending machine berisi produk usaha mikro dan kecil (UMKM) di Pelabuhan Ajibata, Danau Toba,
BSKDN Kemendagri mencatat sebanyak 28 inovasi daerah telah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam berbagai sektor pelayanan publik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved