Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
RESPONSABILITY Investments AG, perusahaan pengelola aset berskala internasional, telah menyalurkan dana sebesar US$175 juta kepada lembaga keuangan mikro dan usaha kecil menengah (UKM) di negara berkembang, termasuk di Indonesia.
Hasilnya akan digunakan untuk mendanai lembaga keuangan yang menyediakan modal bagi 30 ribu usaha kecil dan 5,6 juta pelaku UKM. Yang menarik, sebanyak 81% peminjam ialah perempuan.
Transaksi itu mengumpulkan kebutuhan pinjaman dari 26 organisasi keuangan mikro dan UKM sehingga memungkinkan mereka mencapai skala yang diperlukan untuk mengakses pasar modal global. Pada saat sama, transaksi itu memungkinkan investor berkontribusi pada inklusi keuangan di negara-negara berkembang, mendapatkan hasil komersial, dan diversifikasi eksposur di beberapa peminjam dan berbagai wilayah.
Sekuritisasi dalam mata uang dolar itu berjangka waktu (tenor) tiga tahun. Para investor diberi tiga pilihan profil pengembalian risiko yang berbeda (senior, mezanin, dan junior) dalam format obligasi yang terdaftar dan dapat dialihkan.
"Sekuritisasi ini menunjukkan keuangan mikro dan ruang keuangan UKM yang tumbuh cepat di pasar negara berkembang telah mencapai tingkat kematangan yang memungkinkan mengakses pembiayaan dari pasar modal utama," kata Co-Head Financial Institutions Debt ResponsAbility, Thomas Muller, dalam keterangan pers yang diterima, Selasa (13/8).
Investor utama transaksi tersebut ialah Overseas Private Investment Corporation (OPIC), Alecta, dan Calvert Impact Capital.
Managing Director, Securitized Products Group JP Morgan, Eric Wragge, menyebut penyaluran dana tersebut merupakan area untuk meningkatkan fokus bagi para manajer investasi global dan menerapkan teknologi pasar modal untuk investasi tradisional agar menciptakan potensi untuk membuka sektor ini ke beragam investor.
"Kami sangat senang untuk membantu memfasilitasi aliran investasi ini ke negara-negara berkembang. Inklusi keuangan dapat membuat perbedaan dalam kehidupan pengusaha kecil dan komunitas mereka," kata Eric.
Sementara itu dari dalam negeri, Indosurya Finance menjadi bagian dari rencana strategis itu yang akan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dalam mendukung perkembangan UKM di Indonesia. CEO Indosurya Finance, Henry Surya, meyakini kerja sama tersebut akan efektif mendukung perkembangan para pelaku UKM di Indonesia.
"Kita percaya karena ResponsAbility merupakan salah satu dari institusi keuangan dunia yang tergabung dalam misi besar International Finance Corporation (IFC), anak organisasi dari Bank Dunia (World Bank)," terang Henry.
Sebagai informasi, ResponsAbility Investments AG ialah pencetus dan pemberi pinjaman dari portfolio tersebut. Adapun JP Morgan bertindak sebagai pelaksana dan agen penempatan. (RO/X-12)
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
Di balik status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, Bank Dunia mengungkapkan fakta mencengangkan: 60,3% dari total populasi Indonesia hidup dalam garis kemiskinan
Indonesia diproyeksikan hanya memiliki pertumbuan ekonomi rata-rata 4,8% hingga 2027. Adapun, rinciannya adalah 4,7% pada 2025, 4,8% pada 2026, dan 5% pada 2027.
Reformasi struktural untuk mempercepat pertumbuhan produktivitas, di samping kehati-hatian fiskal dan moneter, merupakan kunci untuk memajukan agenda pertumbuhan pemerintah.
Pengurusan izin usaha di Tanah Air masih membutuhkan waktu hingga 65 hari. Berbeda jauh dengan negara-negara maju dalam memproses izin bisnis.
Kejagung juga akan menelusuri aliran dana yang diajukan sebagai modal kerja, namun, diselewengkan.
PT CRIF Lembaga Informasi Keuangan (CLIK) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo).
Anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Marcus Mekeng, menyambut baik wacana permodalan Koperasi Desa Merah Putih melalui pinjaman Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Menurutnya, perbankan juga perlu menyesuaikan struktur biaya dana, termasuk dana pihak ketiga dan bunga kredit, agar penyaluran kredit semakin efektif.
Bank Indonesia mencatat, sebanyak 38,1 juta UMKM telah menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk menerima pembayaran.
Harli belum bisa memastikan total kerugian negara dalam kasus ini. Sebagian data yang didapat Kejagung berasal dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved