KUALITAS belanja pemerintah perlu terus ditingkatkan agar dapat memberikan dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia.
Pasalnya, selama ini kementerian dan lembaga dinilai tidak tepat sasaran dalam membagi alokasi anggaran belanja barang ataupun belanja modal.
Hal itu dikemukakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro seusai seminar nasional bertema Kualitas belanja negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan, di Gedung Bappenas, Jakarta, kemarin.
“Peningkatan belanja kementerian dan lembaga jangan terjebak hanya pada hal-hal yang rutin, tetapi tidak memberikan dampak ekonomi yang besar,” kata Bambang.
Berdasarkan kajian Bappenas terhadap belanja negara pada 2017-2018 dengan basis data 2016-2017, setiap 1% peningkatan belanja kementerian dan lembaga memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,06%.
Jika belanja kementerian dan lembaga meningkat 11%, andilnya terhadap pertumbuhan ekonomi seharusnya bisa mencapai 0,66%.
“Akan tetapi, faktanya kan belanja kementerian dan lembaga meningkat 11%, tetapi hanya memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,24%,” lanjut Bambang.
Deputi Bidang Ekonomi Bappenas, Bambang Prijambodo, menambahkan kini belanja negara melalui APBN sudah tumbuh lima kali lipat sejak 2004, yakni dari Rp400 triliun menjadi lebih dari Rp2.000 triliun. Namun, efektivitasnya perlu terus dibenahi dan ditingkatkan.
“Kenaikan APBN setiap tahun belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki kualitas sektor pendorong lain. Terutama di dalam kita mendorong pertumbuhan ekonomi maupun kualitas penurunan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan,” ujar Bambang.
Panduan investor
Untuk memaksimalkan kualitas anggaran belanja, menurut Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter Bappenas, Boediastoeti Ontowirjo, bisa dilakukan dengan beberapa upaya perbaikan seperti pendalaman instrumen belanja yang produktif, perbaikan akuntabilitas, dan transparansi dalam tata kelola belanja negara.
Sementara itu, Direktur Riset Indef, Berly Martawardaya, memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,1% hingga akhir 2019.
“Apabila investasi mengalami peningkatan dan konsumsi masyarakat dapat dipertahankan. Pemerintah mesti segera menyelesaikan RPJMN periode 2020-2025. Dokumen ini akan menjadi landasan para investor untuk melakukan perluasan bisnis mereka di Indonesia. Investor dalam negeri dan luar negeri semakin confident untuk berekspansi dalam kegiatan usaha mereka,” ungkap Berly.
Pakar ekonomi dari Universitas Indonesia itu juga menyarankan agar pemerintah memacu program-program penanggulangan kemiskinan untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebelumnya, mantan Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 4,5% pada 2019.
Menurut Rizal, prediksi itu dibuat karena mayoritas indikator makroekonomi Indonesia bergerak negatif. Salah satunya ialah defisit transaksi berjalan dan belum optimalnya kebijakan yang diambil pemerintah. (Ant/X-3)
