Belanja Pemerintah Jangan sekadar Rutinitas

KUALITAS belanja pe­me­­rintah perlu terus ditingkatkan agar da­­pat memberikan dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia.

Pasalnya, selama ini kemente­rian dan lembaga dinilai tidak te­pat sasaran dalam membagi alokasi anggaran belanja barang ataupun belanja modal.

Hal itu dikemukakan Menteri Perencanaan Pembangunan Na­­­sional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro seusai seminar nasional bertema Kualitas belanja negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan me­ngu­rangi ketimpangan, di Gedung Bappenas, Jakarta, ke­­marin.

“Peningkatan belanja kemen­te­rian dan lembaga jangan terje­bak hanya pada hal-hal yang rutin, tetapi tidak memberikan dampak ekonomi yang besar,” kata Bambang.

Berdasarkan kajian Bappenas terhadap belanja negara pada 2017-2018 dengan basis data 2016-2017, setiap 1% peningkat­an belanja kementerian dan lem­baga memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi se­besar 0,06%.

Jika belanja kementerian dan lembaga meningkat 11%, andilnya terhadap pertumbuhan eko­nomi seharusnya bisa mencapai 0,66%.

“Akan tetapi, faktanya kan belanja kementerian dan lembaga meningkat 11%, tetapi hanya memberikan andil terhadap per­tumbuhan ekonomi sebesar 0,24%,” lanjut Bambang.

Deputi Bidang Ekonomi Bappenas, Bambang Prijambodo, menambahkan kini belanja negara melalui APBN sudah tumbuh lima kali lipat sejak 2004, yakni dari Rp400 triliun menjadi lebih dari Rp2.000 triliun. Namun, efektivitasnya perlu terus dibenahi dan diting­katkan.

“Kenaikan APBN setiap tahun belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan mem­­perbaiki kualitas sektor pendorong lain. Terutama di da­­lam kita mendorong pertumbuhan ekonomi maupun kualitas penurunan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan,” ujar Bambang.

Panduan investor
Untuk memaksimalkan kualitas anggaran belanja, menurut Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter Bappenas, Boediastoeti Ontowirjo, bisa dilakukan dengan beberapa upaya perbaikan seperti pendalaman instrumen belanja yang produktif, perbaikan akuntabilitas, dan transparansi dalam tata kelola belanja negara.

Sementara itu, Direktur Riset Indef, Berly Martawardaya, mem­prediksi pertumbuhan eko­­nomi Indonesia dapat mencapai 5,1% hingga akhir 2019.

“Apabila investasi mengalami peningkatan dan konsumsi ma­­syarakat dapat dipertahankan. Pemerintah mesti segera me­­nyelesaikan RPJMN periode 2020-2025. Dokumen ini akan menjadi landasan para investor untuk melakukan perluasan bisnis mereka di Indonesia. In­­vestor dalam negeri dan luar negeri semakin confident untuk berekspansi dalam kegiatan usa­ha mereka,” ungkap Berly.

Pakar ekonomi dari Universi­tas Indonesia itu juga menya­ran­kan agar ­pemerintah me­macu prog­­ram-program penanggu­langan kemiskinan untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, mantan Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 4,5% pada 2019.

Menurut Rizal, prediksi itu dibuat karena mayoritas indikator makroekonomi ­Indonesia ber­gerak negatif. Salah satunya ialah defisit transaksi ber­ja­lan dan belum optimalnya ­kebijakan yang diambil pemerintah. (Ant/X-3)