Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan kualitas belanja negara masih perlu ditingkatkan, baik belanja pusat maupun belanja daerah. Pasalnya, pengalokasian anggaran baik belanja barang maupun belanja modal di kementerian/lembaga (K/L) masih belum tepat sasaran atau memberikan dampak yang maksimal bagi ekonomi Indonesia.
Berdasarkan kajian Bappenas terhadap belanja negara tahun 2017-2018 dengan basis data belanja negara tahun 2016-2017, setiap 1% peningkatan belanja K/L memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,06%. Jika belanja K/L meningkat sebesar 11%, itu akan memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,66%.
Faktanya, menurut Bambang, peningkatan belanja negara tersebut masih belum optimal. Pasalnya, peningkatan belanja K/L sebesar 11%, itu hanya memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,24%.
"Itu artinya pengalokasian anggaran sendiri, baik belanja barang maupun belanja modal belum tepat sasaran," kata Bambang usai seminar nasional yang bertajuk kualitas belanja negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan, di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (12/8).
Untuk bisa memberikan dampak yang maksimal, kata Bambang, itu berarti pengalokasian anggaran harus jelas, terutama terkait pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ia pun menekankan bahwa peningkatan belanja K/L jangan sampai terjebak hanya kepada belanja rutin yang tidak memberikan dampak ekonomi yang besar.
Sebaliknya, jika peningkatan belanja K/L lebih diarahkan ke belanja modal atau belanja barang yang produktif, itu bisa berdampak maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kurang maksimalnya kinerja belanja modal, terang Bambang, biasanya karena waktu penyelesaian program yang tidak bisa tepat waktu sehingga dampak ekonominya akan lebih rendah daripada seharusnya. Sementara dari sisi belanja barang, lanjut dia, disebabkan oleh pengadaan peralatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
"Itu masih ada kejadian dari berbagai institusi sehingga perlu diingatkan terus menerus bahwa kita mendorong belanja modal dan belanja barang yang lebih produktif selama itu tepat sasaran," ucapnya. (A-2)
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Mahendra menyebut pihaknya tidak membuka akses KUAPPAS 2020 lantaran hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menegaskan akam menghapus anggaran-anggaran tidak penting dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020.
Chaidir menampik jika pengunduran diri Edy karena ditekan oleh pihak tertentu. Pasalnya Dinas Pariwisata sempat membuat kehebohan terkait anggaran Rp5 miliar untuk membayar influencer.
"Yang menjadi perhatian kita, persiapannya sudah dua tahun dan APBN dikeluarkan tidak sedikit termasuk merenovasi stadion dan sebagainya."
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Anggaran kelurahan tidak hanya dari APBD, tapi juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hari ini kondisi Sulawesi Tengah perlu dana yang sangat besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan mulai dari infrastruktur hingga ekonomi.
"Berkurang sebesar Rp25.459.080.122 atau 20,21% dari usulan kebutuhan anggaran Polri 2021," ungkap dia.
Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, pengesahan akan diawali dengan penelitian akhir di rapat pimpinan gabungan yang akan digelar pada Selasa (7/9) besok.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved