Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan kualitas belanja negara masih perlu ditingkatkan, baik belanja pusat maupun belanja daerah. Pasalnya, pengalokasian anggaran baik belanja barang maupun belanja modal di kementerian/lembaga (K/L) masih belum tepat sasaran atau memberikan dampak yang maksimal bagi ekonomi Indonesia.
Berdasarkan kajian Bappenas terhadap belanja negara tahun 2017-2018 dengan basis data belanja negara tahun 2016-2017, setiap 1% peningkatan belanja K/L memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,06%. Jika belanja K/L meningkat sebesar 11%, itu akan memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,66%.
Faktanya, menurut Bambang, peningkatan belanja negara tersebut masih belum optimal. Pasalnya, peningkatan belanja K/L sebesar 11%, itu hanya memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,24%.
"Itu artinya pengalokasian anggaran sendiri, baik belanja barang maupun belanja modal belum tepat sasaran," kata Bambang usai seminar nasional yang bertajuk kualitas belanja negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan, di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (12/8).
Untuk bisa memberikan dampak yang maksimal, kata Bambang, itu berarti pengalokasian anggaran harus jelas, terutama terkait pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ia pun menekankan bahwa peningkatan belanja K/L jangan sampai terjebak hanya kepada belanja rutin yang tidak memberikan dampak ekonomi yang besar.
Sebaliknya, jika peningkatan belanja K/L lebih diarahkan ke belanja modal atau belanja barang yang produktif, itu bisa berdampak maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kurang maksimalnya kinerja belanja modal, terang Bambang, biasanya karena waktu penyelesaian program yang tidak bisa tepat waktu sehingga dampak ekonominya akan lebih rendah daripada seharusnya. Sementara dari sisi belanja barang, lanjut dia, disebabkan oleh pengadaan peralatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
"Itu masih ada kejadian dari berbagai institusi sehingga perlu diingatkan terus menerus bahwa kita mendorong belanja modal dan belanja barang yang lebih produktif selama itu tepat sasaran," ucapnya. (A-2)
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
EKONOM PT Bank Danamon Indonesia Tbk Hosianna Evalita Situmorang memberikan catatan terkait kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) per Februari 2026.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) masih di bawah asumsi yang ditetapkan APBN 2026.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran negara untuk memenuhi kebutuhan BBM subsidi masih mencukupi.
Ia menyebutkan, hal itu pasti akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Jika harga minyak menembus angka 120 dolar AS per barel, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan bisa melebar hingga 3,6%.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved