Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
UNTUK mencukupi kebutuhan pangan keluarga, sejak 2015 Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) mengembangkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di seluruh Indonesia.
"KRPL ini sangat strategis. Tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan pangan dan gizi keluarga, tetapi juga bisa meningkatkan pendapatan rumah tangga," ujar Kepala BKP Agung Hendriadi, saat mengunjungi KRPL di Taro kecamatan Tegallalang, Gianyar Bali, Sabtu (22/6).
Lebih lanjut Agung mengatakan bahwa keberlanjutan KRPL sangat penting. Oleh karena itu Kebun Bibit Desa (KBD) harus terus dikembangkan dengan aneka tanaman.
"Salah satu kunci agar KRPL bisa berkelanjutan adalah kebun bibit harus banyak tanamannya, sehingga tanaman anggota juga semakin banyak," ujar Agung.
"Selain itu harus ada motor penggeraknya, yang bisa memotivasi dan memberi semangat. Ini penting. Jangan berhenti menanam," sambungnya. .
KRPL di provinsi Bali pada 2019 berjumlah 70 kelompok. Masing-masing anggota sekitar 30 orang, sedangkan di Gianyar ada 12 KRPL.
"Kami akan kembangkan terus KRPL ini, karena program ini sangat bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarga," ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Wayan Jarta.
Untuk KBD KRPL Dwi Tunggal Putra mengembangkan pembibitan cabai, tomat, terong, seledri, okra, dan rosela. Sedangkan untuk pertanaman baru dikembangkan tanaman cabai, terong dan tomat. KRPL ini juga mengembangkan kangkung dengan sistem hidroponik dipadu dengan ikan lele di media ember bekas.
"Ikan lele yang kami pelihara dipadukan dengan tanaman kangkung hidroponik. Dari 30 anggota masing-masing memelihara 50 ekor lele per ember. Hasilnya untuk dikonsumsi dan sebagian sisanya dijual," ujar Ni Wayan Wiranti yang menjadi Ketua Kelompok Wanita Tani.
baca juga: Kementan Tetap Fokus Swasembada Bawang Putih
Menurut Wiranti, dari budidaya tanaman yang dilakukan anggota KWT, masing-masing keluarga bisa menghemat pengeluaran antara Rp750 ribu sampai Rp1 juta. Bahkan tidak sedikit yang meningkat kesejahteraannya dengan menjual produk yag dihasilkan. Mereka juga beternak ayam sebanyak 240 ekor. Masing anggota memelihara 8 ekor.
"Ternak ayam ini juga lumayan hasilnya. Saat ini sudah berkembang menjadi 350 ekor. Sudah tidak terhitung jumlah yang dikonsumsi dan untuk keperluan upacara-upacara adat," ujar Wiranti. (RO/OL-3)
Meskipun harga terpantau stabil, pemerintah akan terus melakukan sidak secara rutin selama Ramadan untuk memantau pergerakan harga.
Berdasarkan data proyeksi neraca pangan nasional, komoditas cabai rawit diproyeksikan mengalami surplus sebesar 54 ribu ton pada Februari 2026.
Kenaikan harga cabai rawit merah dipicu berkurangnya pasokan dari Kabupaten Kepahiang, sementara harga beras premium Rp16.000/kg dan beras medium Rp13.750/kg.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan aneka cabai di Provinsi Jawa Barat dalam kondisi sangat aman untuk kebutuhan menjelang Ramadan dan Idul fitri 2026.
Kementerian Pertanian menargetkan distribusi 4 juta dosis vaksin PMK secara nasional sepanjang 2026.
Untuk itu semua jagal wajib menjaga stabilitas harga karkas sehingga harga daging di Pasar tidak lebih dari Rp130.000/kg
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan aneka cabai di Provinsi Jawa Barat dalam kondisi sangat aman untuk kebutuhan menjelang Ramadan dan Idul fitri 2026.
Pemanfaatan kacang hijau untuk mengatasi stunting dinilai sangat relevan karena aksesnya yang mudah, harga terjangkau, serta kandungan gizi yang tinggi.
Salah satu media daring yang berfokus pada pemberitaan agribisnis, yakni Panen News merayakan hari jadinya yang ke-6 dengan menggelar Panen Fest 2026 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
Peneliti ungkap Suku Asli Amerika telah menyebarkan kentang liar melintasi wilayah Four Corners sejak 10.000 tahun silam, jauh sebelum era pertanian dimulai.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, untuk berhati-hati dalam menyusun tata kelola pangan 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved